News

Soal RUU Cipta Kerja, PBNU Sarankan DPR Jangan Terburu-buru

JAKARTA, FaseBerita.ID-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi, Umarsyah menyarankan DPR dan pemerintah agar tidak terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja. Karena pembentukan regulasi ini juga harus melibatkan masyarakat supaya menghasilkan produk hukum yang baik.

“DPR jangan memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja selesai dalam waktu dekat. Karena tidak hanya UMKM yang dibicarakan di situ, tapi multi aspek. Konsentrasi masyarakat maupun DPR belum optimal karena masih fokus pada Covid-19,” kata Umarsyah saat dihubungi wartawan, Selasa (16/6).

Umarsyah juga menyatakan, PBNU siap duduk bersama dengan DPR dan memberikan masukan yang membangun terkait RUU Ciptaker. Karena peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan sosial.

Menurutnya, salah satu mekanisme yang perlu dilakukan DPR adalah melakukan dialog untuk menerima masukan strategis terkait RUU Cipta Kerja. Caranya dengan komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat.

Jika itu dilakukan dengan bai, Umarsyah optimistis akan lahir undang-undang yang menjawab persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kalau diprosesnya benar dan DPR mau dengar dan mengenali persoalan di bawah, saya optimistis akan lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang menjawab persoalan di UMKM. Karena sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru, ini persoalan lama yang berada di tataran UMKM,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyepakati pembahasan Omnibus Law. Tujuan produk hukum itu adalah menyederhanakan UU dan peraturan guna menggenjot perekonomian sehingga bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.

Kendati, penolakan terhadap RUU tersebut sempat muncul dari berbagai pihak. Saat ini, DPR dan Presiden sepakat mencoret isu ketenagakerjaan dari RUU itu, namun pasal-pasal lain tetap dilanjutkan pembahasannya oleh DPR.(JP/fi)