News

Soal Aset Pemda Tapsel dan Psp: Aturan Menyebutkan Itu Harus Diserahkan

SIDIMPUAN, FaseBerita.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Dapil Sumut VII mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyerahkan seluruh asetnya yang berada di Kota Padangsidimpuan kepada Pemko Padangsidimpuan.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. “Ya. Pemkab Tapsel harus menyerahkan itu (Aset, red) kepada Pemko Padangsidimpuan. Aturan yang menyebutkan itu harus diserahkan,” kata Sutrisno Pangaribuan, saat melakukan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VII (Kota Psp, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina, Kabupaten Paluta dan Kabupaten Palas) di Padangsidimpuan.

Sutrisno menyebutkan, Bupati Tapsel sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Tapsel harus bijaksana melihat persoalan aset Pemkab Tapsel yang belum diserahkan sepenuhnya ke Pemko Padangsidimpuan. Sebab, penyerahan itu didasari dari ketentuan aturan pemekaran Kota Padangsidimpuan.

“Belasan tahun sudah Kota Padangsidimpuan, belum juga diserahkan sepenuhnya. Nah, ini kan kita mau ke Pemkab Tapsel (Kunker, red), nanti juga kita menyampaikan ini ke Bupati kenapa belum diserahkan,” tuturnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VII ini juga menegaskan agar Pemkab Tapsel patuh terhadap ketentuan aturan yang memerintahkan untuk menyerahkan asetnya kepada Pemko Padangsidimpuan setelah resmi dimekarkan.

“Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, mana ada itu pemerintah menjual aset ke pemerintah. Tidak ada itu jual-menjual. Hasil Kunker ini nanti akan kita sampaikan dalam rapat DPRD Provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya.

Kunker ini yang menjadi Ketua Tim Sutrisno Pangaribuan, Sekretaris Fahrizal Efendi Nasution, dan Anggota H Ahmad Yasir Ridho Loebis serta anggota DPRD Provinsi lainnya. (bsl)