News

SKPD Tak Serius: Sawit 24 Ha Ditarget Rp24 Juta per Tahun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Target pendapatan dari pajak dan retribusi daerah Simalungun dianggap tidak logika sehingga DPRD Simalungun meminta tim anggaran Pemerintah Simalungun merevisi.

Pernyataan itu terungkap dalam rapat membahas rancangan KUA dan PPAS APBD Simalungun Tahun Anggaran 2020, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun, Selasa (27/8/2019).

Seperti target dari sektor penjualan hasil perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Panei hanya sebesar Rp 24 Juta setahun yang disampaikan Kadis Pertanian, Ruslan Sitepu.

“Kita mengkaji perlu dilakukan revisi karena hamparan luas sawit yang berada di Kecamatan Panei yaitu 24 hektare, menurut kami berpotensi untuk mendapatkan pendapatan Rp200 Juta dalam satu tahun sehingga 24 juta itu dalam satu tahun menurut kita itu tidak logika,” ujar Bernhard Damanik.

Selain itu,terkait retribusi parkir ditepi jalan, Dinas Perhubungan yang sebelumnya menganggarkan pendapatan sebesar Rp 300 Juta ternyata setelah dimintai penjelasan dari kepala Dinas Perhubungan, Roni Butarbutar, target pendapatan parkir ditepi jalan tahun 2020 bisa mencapai Rp 700 juta.

Target pendapatan dari pengujian kendaraan bermotor (KIR) juga sangat rendah hanya Rp 170 juta sehingga, DPRD Simalungun berharap KIR yang berada di Pematang Raya dan Kecamatan Siantar diaktifkan kembali sehingga pendapatan dari sektor KIR itu bisa ditingkatkan sampai 700 jutaan.

Sementara, Sekretaris PUPR, Udur Purba mengatakan target retribusi persampahan dari fisik proyek tahun 2020 sebesar Rp 1 Milyar termasuk retribusi yang belum tertagih pada tahun 2018 lalu.

“Retribusi persampahan ada dua, dari Unit PUPR dan dari Kecamatan, tetapi yang kita laporkan hanya dari PUPR dengar target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1 milyar,” tuturnya.

Selain itu pendapatan PUPR juga ada dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan target hanya 23 sampai Rp 30 Juta.

Menanggapi pihak Perijinan Terpadu (PIT) target sebesar Rp 700 juta, Bernhard Damanik berharap targetnya dapat melebihi Rp1,5 milyar melihat tingginya pembangunan disektor perumahan di Kabupaten Simalungun.

“Kita berharap targetnya lebih Rp1,5 M dengan tingginya pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Simalungun banyaknya developer, kita harapkan dalam pendirian bangunan rumah tetap mengurus IMB-nya agar pemberian izin bangunan itu bisa tertib dan retribusi yang ditagih untuk IMB bisa dipertanggungjawabkan,” sebutnya.

Kesempatan itu juga disampaikan Kadis Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan, Pardomuan Sijabat menyampaikan target pendapatan sektor ternak ayam sebesar Rp 198 Juta dengan tarif retribusi Rp150 per satu ekor ayam.

Namun Abu Sofyan Siregar menanggapi Rp150 per satu ekor itu hanya ayam saja belum lagi babi, kambing dan sapi dan ternak-ternak lain yang diperdagangkan.

“Itu tanggungjawab dari pada Dinas Ketahanan Pangan perikanan dan Peternakan untuk melakukan pemantauan kesehatan hewan di Kabupaten Simalungun yang punya dampak ada retribusi yang harus dibayar Rp198 juta itu harus ditingkatkan lagi karena banyaknya hewan peternakan di Kabupaten Simalungun,” sarannya.

Kesempatan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Simanjuntak berencana akan membuat inovasi dengan retribusi industri rumah tangga, namun karena regulasi yang mengatur belum ada, DPRD Simalungun meminta agar tidak dicantumkan tahun 2020 menunggu ada Perda.

“Dinas Kesehatan akan membuat inovasi dengan retribusi industri rumah tangga tapi kita belum meyakini itu karena regulasi belum ada untuk itu sehingga kita minta retribusi rumah tangga itu untuk tahun ini tidak perlu dicantumkan sampai ada regulasi yang mengatur yang dituangkan dalam bentuk Perda,” usul Dadang Pramono. (Mag05)

USI