News

Sisa Anggaran Pilkada Sibolga Dibekukan Sementara

FaseBerita.ID – Sisa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tidak dapat diambil atau dibekukan untuk sementara waktu.

“Seyogianya memang, Mei 2020 ini dilakukan pencairan tahap ketiga untuk penggunaan anggaran KPU Sibolga, tapi itu belum ada, karena adanya penundaan (Pilkada),” kata Ketua KPU Sibolga Khalid Walid, kepada wartawan baru-baru ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga telah menyetujui anggaran KPU Kota Sibolga sebesar Rp9.465.286.300 dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 19 September 2019. Hal tersebut berdasarkan P-KPU 15/2019, penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.

Dalam perjalanannya, pihak KPU Sibolga telah dua kali melakukan pencairan anggaran dari total alokasi Rp9.465.286.300 itu untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Sibolga 2020 sebelum akhirnya Pilkada 2020 ditunda karena pandemi Covid-19. Namun berapa sisa anggaran tersebut belum dapat diketahui.

Menurut Khalid, anggaran KPU Sibolga sebesar Rp9.465.286.300 tersebut sebenarnya masih kurang, dengan alasan anggaran kenaikan honor dan badan Adhoc yang mereka usulkan beberapwa waktu lalu sesuai surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum tertampung. “Tapi kita lihatlah, karena pemerintah mengatakan di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) nanti,” tuturnya.

Soal ada tidaknya revisi anggaran Pilkada Sibolga karena penundaan Pilkada 2020, Khalid mengakui belum ada. Penggunaan anggaran KPU Sibolga masih sesuai rencana alokasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

“Pengalihan anggaran Pilkada Sibolga untuk penggunaan penanganan Covid-19, juga belum ada. Soalnya, anggaran penanganan Covid-19 sudah ditangani oleh pemerintah pusat sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tapi kita lihat lah perkembangannya dari pemerintah pusat nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya dijelaskan, Presiden Ir Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Perppu No 2 tahun 2020 yang membatalkan pelaksanaan pilkada serentak tanggal 23 September 2020, dan menetapkan pilkada serentak pada bulan Desember 2020.

Menurut Ketua KPU Sibolga khalid Walid, Perppu No 2 tahun 2020 berisi tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota /wakil walikota, bupati /wakil bupati, terutama pada pasal 201.

“Dalam Perppu tersebut ditetapkan; 1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena telah terjadi bencana non alam, sebagaimana diatur pada pasal 120 UU No 1 tahun 2015 tentang adanya bencana non alam,” jelas Ketua KPU.

Lanjut dia, isi Perppu No 2 tahun 2020 untuk ayat 2, pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

“Ayat 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (yang rencananya dilaksanakan bulan Desember 2020) tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara serentak, ditunda Dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir,” terangnya.

Lanjut Ketua KPU, Perppu No 2 Ini pada intinya tentang perubahan hari pemungutan suara yang semestinya dilaksanakan pada bulan September 2020, diubah menjadi bulan Desember 2020 akibat adanya bencana non alam perkembangan virus corona di Indonesia, bukan karena bencana alam. (rb/mis/int)

USI