News

Sikapi Persoalan Guru, PGRI Datangi DPRD: Bupati dan Disdik Ditenggat 2 Minggu

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Simalungun angkat bicara terkait persoalan Surat Keputusan Bupati JR Saragih tentang pemberhentian 1.695 PNS dari Jabatan Fungsional guru di daerah itu.

Mereka mendatangi Kantor DPRD untuk menyikapi persoalan guru tersebut. Ketua PGRI Simalungun Albert Pancasila Sipayung didampingi Penasehat PGRI Tumpak Silitonga bersama pengurus disambut Wakil Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani dan Ketua Fraksi Nasdem Bernhard Damanik.

Usai rapat di ruang Wakil Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, saat diwawancarai media, Ketua PGRI Albert Pancasila Sipayung mengatakan, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan lintas organisasi PGRI untuk melindungi harkat martabat guru.

“Hal ini sudah sampai ke tingkat Provinsi. Sudah sampai ke tingkat pengurus besar PGRI di Jakarta. Bahkan Prof Unipa sebagai Ketua PGRI Pusat menyampaikan agar persoalan ini dimediasi dan segera disikapi,” ujarnya.

Albert mengatakan PGRI tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Simalungun JR Saragih bahkan sering mengabaikan PGRI di dalam pengambilan kebijakan menyangkut masalah guru di Simalungun.

“Saya berharap PGRI dalam setiap pengambilan kebijakan dilibatkan terutama menyangkut masalah guru yang selama ini sering terabaikan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal perbaikan,” sebutnya.

Sementara penasehat PGRI Simalungun Tumpak Silitonga menjelaskan, inti kedatangan PGRI ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi anggota PGRI.

“Dari hasil rapat kami dengan pengurus ranting cabang, dorongan-dorongan anggota PGRI dari setiap kecamatan itu masih kita handle sementara. Karena mereka mau datang kesini. Jangan sampai nanti hasil yang ditunggu itu pahit. Ketika itu pahit, percayalah ribuan guru akan datang ke sini. Bukan saja guru, orangtua murid bisa saja ikut terlibat,” jelasnya.

Tumpak Silitonga yang pernah menjabat sebagai Ketua PGRI Simalungun tahun 2010 lalu itu berharap persoalan yang dialami para guru itu bisa berbuah manis nantinya.

“Mudah-mudahan dalam dua minggu ini ada keputusan. Intinya PGRI datang kemari untuk melaksanakan mekanisme prosedural yang baik supaya tidak terjadi kekacauan guru di lapangan. Itulah sikap PGRI,” tandasnya.

Hal yang sama disampaikan Timbul Jaya Sibarani. Ia berharap Bupati bijak dalam menyikapi keputusan tersebut. Sebab, ada dampak atas keputusan yaitu terganggunya proses belajar mengajar.

Kemudian ada juga dampak ketidakpastian terhadap guru-guru yang diberhentikan sementara dan dampak terhadap anggaran.

“Kita minta keputusan itu ditinjau kembali. Ini demi anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Simalungun. Karena hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sebagaimana amanah UUD 45,” katanya.

Semua Fraksi di DPRD Simalungun meminta supaya SK Bupati ditinjau kembali serta menunggu jawaban yang pasti dari Bupati.

“Sudah semua fraksi meminta supaya Keputusan Bupati ditinjau kembali. Kita menunggu jawaban dua minggu ini secara resmi apakah disampaikan Bupati atau melalui dinas terkait, kita tunggulah dulu jawaban mereka,” pungkasnya. (Mag05/des)

iklan usi