News

Siapa Pemilik Lahan Tangkahan Budi Jaya Sibolga?

Mantan Anggota DPRD Sibolga Tunjukkan Surat Putusan Pengadilan

SIBOLGA (NEW),FaseBerita.ID– Siapa sebenarnya pemilik lahan Tangkahan Budi Jaya, masih menjadi teka-teki. Kali ini, ada mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 2009-2014, Nurdin Z yang menanggapi sengketa lahan antara UD. Budi Jaya atau Tangkahan Surya Sakti dengan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga.

Mengawali keterangan persnya, Nurdin Z mengkritik eksekusi yang dilakukan Pemko Sibolga didampingi pihak Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut. Menurutnya, untuk melakukan eksekusi merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum.

“Di sini saya hanya ingin mencari keadilan maupun kebenaran, bukan ada maksud membela siapapun terkait hal ini. Sepengetahuan saya, pelaksanaan eksekusi atas sengketa tanah itu adalah berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimana mungkin eksekusi lahan tangkahan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sibolga, apakah hal ini dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya Pemko dan pihak Budi Jaya bisa duduk bersama untuk membahas hal ini,” ucap Nurdin kepada awak media, Selasa, (6/4).

Lanjut dijelaskan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sibolga tersebut, tahun 1980, Jalan Mojopahit hingga Jalan KH. Ahmad Dahlan masih lautan, belum seperti sekarang, sudah jadi daratan.

Pada tahun itu, masyarakat sekitar meminta izin reklamasi atau penimbunan laut kepada Dinas Perhubungan Laut.

“Yang saya tahu, pada tahun itu (1980), masyarakat sekitar termasuk Budi Jaya, meminta kepada Pemerintah Kota untuk mengeluarkan surat sewa-menyewa. Setelah dilakukan reklamasi, surat itu pun dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekda. Pada masa itu Sekdanya adalah Baharuddin Lubis. Jadi inilah sebagai bahan Pemko menyatakan lahan itu adalah milik pemko, sebenarnya itu tidak bisa,” ungkapnya.

Saat itu masih kata Nurdin, dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Sibolga yang ikut dalam rapat Pansus, terkait kepemilikan tanah sepanjang Jalan Mojopahit hingga ke Jalan Ahmad Dahlan.

Bahkan, sebagai anggota dewan, Nurdin mengaku tidak pernah melihat dokumen milik Pemko Sibolga, sebagai bukti kepemilikan lahan dengan luas 5000 m³ tersebut.

“Dulu kami sudah pernah rapatkan hal ini, karena ini kan awalnya laut yang ditimbun oleh masyarakat atau pengusaha disitu. Jadi kenapa Pemko membuat plank disitu, bahwa itu adalah milik Pemerintah,” ketus Nurdin.

Nurdin juga mengungkap sebuah bukti yang masih dia miliki, yakni surat putusan Pengadilan Negeri (PN) nomor W2.U9.427/HK.02/II/2018.

Dalam surat putusan tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Sukino.

“Di sini tertulis, dalam putusan Pengadilan Negeri, yang ditanda tangani oleh panitera Jamonar Simanuhuruk, SH, bahwasanya ini menyebutkan sudah berkekuatan Hukum atau ingkracht. Jadi, sengketa lahan ini perlu didiskusikan kembali atau surat antara Pemko Sibolga dan Budi jaya harus ditinjau ulang,” tukasnya.

Di samping itu, Nurdin mempertanyakan terkait bangunan yang masih dalam tahap proses pengerjaan di area tangkahan Budi Jaya. Bangunan tersebut ternyata mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemko Sibolga, dengan Nomor : 648/0182/IMB/DPMPPTSP/2021 melalui Dinas Perizinan.

Sementara, salah satu syarat pengajuan permohonan IMB harus disertai dengan surat tanah yang sah.

“Jika Pemerintah sudah mengeluarkan Izin, berarti syaratnya kan sudah lengkap, termasuk surat Tanah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Agraria. Jadi kenapa diberi izin. Setelah izin sudah dikeluarkan, tanahnya dikasih Plank, milik Pemko. Oleh karena itu, saya selaku masyarakat ingin mencari keadilan saja. Sebab masyarakat butuh kenyamanan,” pungkas Nurdin. (hp/fabe)