News

Sepakat Cegah Korupsi, Walikota Sibolga Teken MoU BPHTB

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Pemerintah Kota Sibolga bersama pemerintah daerah lainnya se-Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen bersama dalam hal pemberantasan korupsi secara terintegrasi, Selasa (14/5) di ruang rapat Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut.

Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk via seluler mengatakan, salah satu bentuk komitmen bersama ini yakni dilakukan melalui penandatanganan MoU dalam rangka penanganan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Penandatanganan MoU itu dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara (Disdukcapilprovsu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI),” jelas Syarfi.

Melalui MoU BPHTB ini, sambungnya, dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor BPHTB yang tentunya potensional dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak yang dihasilkan dari setiap nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan.

“MoU BPHTB ini dilakukan untuk pencegahan korupsi yang kerap terjadi saat dilangsungkan transaksi nilai harga tanah. Di mana untuk menghindari besarnya pajak BPHTB, harga tanah dimurahkan,” bebernya.

Menurutnya, melalui MoU BPHTB ini dapat menghindari terjadinya manipulasi data tersebut.

“Itu sebabnya KPK RI menggandeng BPN, Disdukcapil, dan Pemerintah Daerah (Pemda) menandatangani kerjasama ini. Tentunya ini sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya manipulasi data dari nilai sebenarnya, saat transaksi jual beli tanah atau bangunan dilangsungkan. Termasuk mengetahui besaran pajak BPHTB yang akan dibebankan Pemda,” tandas Syarfi. (rb/osi)

USI