News

Sengketa Pilkada Samosir, MK Harus Berpegangan Aturan yang Jelas

JAKARTA, FaseBerita.ID– Meski masa pendaftaran telah melampaui waktu yang sudah ditentukan dan selisih suara yang sangat jauh, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang digugat pasangan calon petahana ke Mahkama Konstitusi (MK) masih terus berlanjut.

Sejumlah pihak menilai adanya perlakuan istimewa hukum terhadap gugatan tersebut. Dari 130 gugatan yang masuk ke MK, ada sejumlah gugatan ditolak MK karena melewati tenggang waktu pendaftaran, seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Bima dan Batam.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Samosir mengumumkan hasil Pilkada pada 16 Desember 2020. Tidak terima dengan hasilnya, Paslon petahana Rapidin Simbolon-Juang Sinaga atau yang lebih dikenal dengan Rapberjuang menggugat kemenangan Paslon Vandiko Gulotom-Martua Sitanggang pada 21 Desember 2020 ke MK atau lima hari setelahnya.

“Artinya gugatan tersebut masuk dan diterima MK lima hari setelah penetapan. Padahal dalam pasal 157 Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 diatur tentang jangka waktu permohonan paling lama 3 hari setelah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD, mengumumkan hasil perolehan suara pilkada,” terang kuasa hukum Vandiko-Martua, Jaingat Haloho, Selasa (23/2/2021).

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ni’matul Huda menilai proses sengeketa Pilkada Kabupaten Samosir saat ini dapat menciptakan ketidakpastian waktu (Sesuai Undang-undang) dan rawan terjadinya ketidakadilan. Ia juga berharap MK berpegangan aturan yang jelas.

“Batasan Pasal 157 sudah tegas, berarti pasal itu untuk menjamin kepastian waktu. Sehingga kalau terjadi penyimpangan tentu akan menimbulkan ketidakpastian waktu dan itu rawan terjadinya ketidakadilan,” sebutnya.

Ni’matul juga menjelaskan bahwa pedoman perkara sengketa hasil Pilkada sudah diatur dalam pasal 157 Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016.

“Dan batas selisih suara diatur di pasal 158. Praktek selama ini MK menggunakan pasal tersebut” terangnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) ini menambahkan, seharusnya MK berpegang pada kedua pasal tersebut sesuai dengan tujuan pasal itu dibuat.

“Dulu semua permohonan sengketa hasil Pilkada selalu mendalilkan proses Pilkada terjadi TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Sekarang setelah adanya pasal 158, dalil TSM tidak dibawa ke MK tetapi ke Badan Pengawas Pemili atau Bawaslu,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samosir menyelesaikan rekapitulasi suara Pilkada Samosir 2020, Rabu (16/12/2020) malam. Dari perhitungan KPU, pasangan Vandiko-Martua (Vantas) memperoleh suara terbanyak  sebesar 41.806 suara atau 53,16 persen. Sementara pasangan petahana Rapidin Simbolon-Juang Sinaga meraih suara sebesar 30.238 suara atau 38,45 persen dan pasangan Marhuale Simbolon-Guntur Sinaga sebanyak 6594 suara atau 8,98 persen. (leo/fasi/rel)

USI