News

Selisih 2 Suara, Hasil Pilpanag Digugat

FaseBerita.ID – Selisih hanya 2 suara, hasil penghitungan surat suara pemilihan Pangulu Nagori Mariah Buttu Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun.

Calon nomor urut 01 Wan Feriandi Saragih meraih 258 suara dan Japantas Purba meraih 256 suara. Sementara suara blanko, tidak sah, sebanyak 36 lembar.

Japantas Purba yang dihubungi melalui telepon, Minggu(16/6), mengatakan pihaknya menemukan banyak pemahaman panitia tentang suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan dirinya.

“Kami sudah mengajukan gugatan ke panwas kecamatan. Karena banyak temuan kami yang merugikan pihak kami,” kata Japantas Purba.

Gugatan terhadap hasil pilpanag

Sementara Ketua Pilpanag Tingkat Kabupaten Marolop Silalahi belum bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi total calon pangulu yang menggugat hasil penghitungan suara.

Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Pamatang Dolok Kahean Juga Didugat

Pilpanag di Nagori Pamatang Dolok Kahean, Kecamatan Tapian, juga digugat calon Pangulu Namor Urut 01 Surya Pranata Purba dan Calon Pangulu Nomor Urut 03 Hendra Safii Damanik. Gugatan dilayangkan setelah calon nomor urut 02,Alindawaty, meraih suara terbanyak.
Sementara dua hari sebelum pemungutan suara, seorang ibu rumah tangga DP, mengaku membagikan 80-an amplop berisi uang Rp100 ribu dengan pesan, titip salah sari calon nomor 02.

Perbup Pilpanag Digugat Bacalon Pangulu

Sebelumnya, Bakal Calon Pangulu Simon Petrus Ginting, menggugat Bupati Simalungun JR Saragih, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun Sarimuda Purba dan Derita Sinaga STh, Ketua Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Pamatang Simalungun.

Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun dan sudah diregister tertanggal 10 Juni 2019 dengan Nomor Perkara:43/ Pdt. G/2019/PN Sim.

Simon Petrus merupakan bakal calon pangulu Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar, melalui kuasa hukum Netty M Simbolon SH MH, dalam gugatan meminta agar seluruh pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan pangulu Nagori Pamatang Simalungun periode 2019-2025 yang dilaksanakan, Rabu (12/6) dibatalkan.

Simon Petrus, mantan Pangulu Pamatang Simalungun sebelumnya, merasa dirugikan panitia dan Peraturan Bupati Simalungun tahun 2016 tentang syarat pencalonan pangulu nagori. Pria yang tersandung kasus surat keterangan tanah (SKT) yang membuat dirinya divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara.

Simon Petrus merasa dirugikan dengan pencantuman berbunyi:Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal ini, menurut Netty, sudah diuji materil di Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi MK No 42/PUU-XIII/2015. Bahwa Mahkamah Konstitusi menguji UU Pemilu Pasal 7 huruf g berbunyi: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal ini sudah dibatalkan, dan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang dihukum penjara tidak lebih lima tahun, dengan syarat mengumumkan di media soal statusnya pernah dipidana dan lama hukuman.

Sementara Ketua Panitia Pilpanag tingkat Kabupaten Simalungun Marolop Silalahi mengaku mendapat kabar tentang gugatan yang diajukan calon peserta pangulu di Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar. Namun dirinya belum melihat langsung berkas dan isi gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Simalungun itu.

“Saya belum lihat, tapi sudah mendengar. Jika aturan di dalam Peraturan Bupati soal syarat menjadi peserta Pilpanag, itu merupakan turunan Undang-undang Desa. Jika memang ada gugatan, kita lihat lagi nanti apa hasil putusannya dari pengadilan,” kata Marolop.

Dijelaskan Marolop, pelaksanaan pilpanag di 61 nagori yang melaksanakan pilpanag serentak sudah berjalan. (esa)