News

Sebelum 13 April, UD. Budi Jaya Harus Kosongkan Lahan

SIBOLGA, FaseBerita.ID– Menindak lanjuti surat Walikota Sibolga nomor : 900/488/2021, yang ditandangani oleh Walikota Sibolga, H Jamaluddin Pohan, UD. Budi Jaya diminta segera pengosongan lahan milik Pemko Sibolga yang kini dipakai sebagai Tangkahan Ikan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP) Sibolga menegaskan agar UD. Budi Jaya menghentikan segala aktivitas diarea tersebut, sebelum jangka waktu yang ditentukan. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Sibolga tanggal 30 Maret 2021 atau sebelum eksekusi dilakukan.

“Ya, kita sudah buat surat itu, perihal pengosongan Lahan di area Budi Jaya. Karena ini menindak lanjuti program kegiatan pencegahan Korupsi di bidang pengamanan aset, yang dianjurkan oleh KPK-RI, termasuk mempedomani aset Pemerintah Kota Sibolga yang ada di Budi Jaya. Ini adalah amanah dari atasan, maka kita akan laksanakan,” kata Faisal, Rabu (7/4) sore.

Sebelumnya, Pemko Sibolga telah melakukan pemancangan plank, sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut. Sesuai dengan surat perjanjian yang pernah dibuat antara Pemko Sibolga dengan pihak UD. Budi Jaya di tahun 1980.

Menurut Faisal, jangka waktu yang diberikan kepada pihak UD. Budi Jaya selama 2 minggu, dihitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan tersebut.

“Kita berikan masa tenggang waktu hingga tanggal 13 April ini. Sebelum jatuh tanggal itu, hendaknya sudah dikosongkan. Kalaupun ada pihak bersangkutan tidak juga melakukannya, maka kita akan serahkan ke ranah Hukum,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, pengacara atau kuasa Hukum pihak UD. Budi Jaya, Posman Nababan menolak proses pengosongan lahan tersebut.

Adapun dasar penolakan merujuk pada surat keputusan Pengadilan Negeri kota Sibolga nomor 26/PDT.G/1995/PN-SBG.

“Kami telah mengeluarkan surat penolakan ke Pemerintah Kota Sibolga, perihal penolakan pengosongan lahan tanah Laut Indonesia atau UD. Budi Jaya. Sebab lahan itu adalah milik klien kami, yaitu direktur Laut Indonesia, yang sekarang disebut UD. Budi Jaya. Dasarnya disitu sudah tertulis, untuk kelanjutannya bisa dilihat langsung suratnya,” kata Posman Nababan SH, dalam keterangan persnya.

Dijelaskannya, dalam surat yang mereka keluarkan, ada 2 poin sebagai dasar utama bahwasanya lahan seluas kurang lebih 5000 m² tersebut merupakan milik Sukino, pengusaha UD. Budi Jaya.

Di poin pertama, pihak pengacara UD. Budi Jaya telah menyurati kantor pengacara Negara Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa, pihak UD Budi Jaya sangat keberatan atas surat Kejaksaaan Negeri Sibolga tanggal 07 Agustus tahun 2020, No B-1947/N.2.13/Gp.1/08/20. Perihal undangan yang ditujukan kepada UD. Budi Jaya yang terletak di jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan.

Dalam poin tersebut juga turut dilampirkan, surat keputusan dari Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa lahan tersebut adalah milik UD. Budi Jaya.

Kemudian, surat yang ditujukan kepada Pemko Sibolga, yang menerangkan bukti lainnya, berupa surat keputusan pengadilan tinggi Medan nomor 76/PDT/1997/PT-MDN tanggal 26 Maret tahun 1997.

Selanjutnya, putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI, No.856 K/PDT/1998 tanggal 16 November tahun 1999, serta putusan PK MA RI No. 246/PK/PDT/2002 tanggal 6 Oktober tahun 2004.

Sementara, di poin kedua, kuasa Hukum UD. Budi Jaya menjelaskan, mereka menolak pemasangan plank di sekitar tangkahan tersebut. (hp/fabe)