News

Satu Calon Anggota PPS Pilkada Sibolga Dicoret

Kepling: Sudah Lama Tidak Berdomisili di Pancuran Pinang

FaseBerita.ID – Setelah dikeluarkannya hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap kedua calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020, seorang calon anggota PPS dari Kelurahan Pancuran Pinang, Sibolga Sambas, bernama Thomson Rivayanwar Pasaribu dinyatakan tidak lolos sebagai anggota PPS.

Hal itu sesuai pengumuman KPU Kota Sibolga bernomor 12/PP.04.2-Pu/1273/KPU-Kot/III/2020 yang ditempel di Kelurahan Pancuran Pinang belum lama ini. Dan ternyata, sejumlah warga Pancuran Pinang, di antaranya tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah tersebut serta Kepala Lingkungan II Kelurahan Pancuran Pinang bernama Nirwansyah Putra Tanjung menyatakan bahwa Thomson Rivayanwar Pasaribu sudah sangat lama tidak berdomisili di Kelurahan Pancuran Pinang, Sibolga Sambas.

“Jadi berdasarkan masukan serta desakan dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Pancuran Pinang, Sibolga Sambas, saya selaku Kepala Lingkungan II menyatakan bahwa Thomson Rivayanwar Pasaribu secara administrasi kependudukan memang benar warga Pancuran Pinang. Namun dengan waktu yang sangat lama, sudah tidak berdomisili di Kelurahan Pancuran Pinang,” jelas Nirwansyah Putra Tanjung kepada wartawan, Sabtu (21/3).

Keterangan dari para tokoh di Kelurahan Pancuran Pinang ini, lanjut Nirwan, juga diperkuat dari keterangan ibu mertua Thomson R Pasaribu. Sehingga masyarakat dan Nirwan selaku Kepala Lingkungan melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sibolga agar dapat ditindaklanjuti sebagai laporan atau tanggapan masyarakat.

“Juga berdasarkan informasi dari Keluarga, yaitu ibu mertuanya, bahwa Thomson memang tinggal di wilayah Tapanuli Tengah. Dan kami telah melaporkannya ke KPU Kota Sibolga. Saya selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Pancuran Pinang dan masyarakat akan mendukung apapun yang menjadi keputusan KPU Kota Sibolga,” ucapnya.

Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid yang dikonfirmasi New Tapanuli, Minggu (22/3), terkait pernyataan Kepala Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Pinang tersebut, mengatakan bahwa dalam perekrutan calon anggota PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020, KPU Kota Sibolga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan atas keputusan KPU RI nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sementara itu Thomson Rivayanwar Pasaribu saat dikonfirmasi, Minggu (22/3) justru mempertanyakan apa dasar dirinya dikalahkan hanya karena aduan segelintir masyarakat yang menyatakan dirinya bukan warga Pancuran Pinang, Sibolga Sambas.

“Dan saat klarifikasi saya menunjukkan KTP el saya disertai KK yang berlogo Garuda. Namun yang aneh, KPU sendiri justru meminta suket ke lepling dan lurah. Meski menurut saya itu tak mendasar, tetap saya ikuti dengan meminta suket ke Lurah Pancuran Pinang, bahkan didampingi Kepling saat ini, dan Kepling lama yang sebelumnya menjabat,” jelas Thomson.

Lanjut dia, itu sudah diberikan kepada KPU dan belakangan di salah satu media, menurut yang sudah dia baca, An Afwan mengaku sesuai juknis, harus menyertakan suket dari RT/RW.

“Menurut saya mereka sudah menyalahi aturan sebagaimana UU no 7 tahun 2017 dan PKPU no 3 tahun 2018. Lebih parah lagi, mereka tidak paham dengan UU no 23 tentang pengertian domisili. Saya sebagai Warga Sibolga yang berkekuatan hukum dibuktikan dengan KTP dan KK, bahkan DPT saya ada di Jalan Kakap No 97 Kelurahan Pancuran Pinang Sibolga,” jelasnya.

Dia merasa dirugikan atas tindakan yang tidak mendasar tersebut. Karena dalam PKPU no 3 THN 2018 pasal 54 ayat 1 dijelaskan masyarakat dapat memberi masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS, sejak pengumuman hasil administrasi, sampai dengan paling lambat dengan masa berakhirnya pengumuman tertulis.

“Artinya kalau persoalan domisili seharusnya saya tidak boleh ujian dan wawancara, hingga saya lulus. Dan aduan masyarakat itu batal sudah terlambat dari yang diatur di PKPU tadi,” jelasnya. (mis)