News

Satpol PP Asahan Siap Bongkar SPBU Simpang Tanjung Alam

FaseBerita.ID – SPBU Simpang Tanjung Alam yang terletak di Jalinsum tepatnya di Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan bersebelahan dengan jalan Durian Kisaran sudah disurati oleh Satpol PP Kabupaten Asahan.

Hal tersebut dikatakan oleh Indriaty, Kabid Perpu (Peraturan Perundang-undangan Daerah) Satpol PP Kabupaten Asahan, Senin (20/4).

“Sudah kita berikan surat imbauan kepada pemilik SPBU Simpang Tanjung Alam pada tanggal 7 April kemarin dan yang menerima pemiliknya atas nama Deliana,” jelas Indriaty sambil menunjukkan tanda terima surat imbauan tersebut.

Indriaty mengaku sebelumnya dirinya telah mendapatkan informasi dari Camat Kisaran Timur bahwa diduga SPBU tersebut telah mendirikan bangunan di Daerah Milik Jalan (Demija).

“Kita langsung cek ke lapangan atas informasi tersebut, kami lihat bangunannya tidak ada IMB nya. Sudah kami tanya juga dengan lurah setempat dan lurah ini pun sempat menegur dan meminta foto copy sertifikat tanah nya namun hingga sampai saat ini pihak SPBU masih belum memberikan fotocopy Sertifikat tanah SPBU ini,” beber Indriaty.

Untuk selanjutnya Indriaty mengatakan bahwa 14 hari setelah surat imbauan diberikan kepada yang bersangkutan maka pihaknya akan memberikan surat teguran.

“Besok tertanggal 21 Aprli tepat 14 hari, kita akan lanjutkan memberikan surat teguran. Surat teguran ini apabila tidak ditanggapi sampai tiga kali, maka kami akan berikan surat peringatan. Hingga tiga kali surat peringatan kami juga tidak respon maka kami akan pinta pemilik bangunan untuk membongkarnya sendiri, apabila tidak dibongkar juga maka kami lah yang akan membongkarnya,” tegas Indriaty.

Kemudian pihak SPBU Simpang Tanjung Alam saat dikonfirmasi melalui Mandor SPBU mengatakan bahwa foto copy sertifikat tanah SPBU tersebut sudah ada dan sudah diantar ke Dinas Perizinan Kabupaten Asahan.

Senada dengan pekerja bangunannya, bahwa sertifikat surat tanah tersebut sudah diantar ke Dinas Perizinan.

“Kata orang Dinas Perizinan gak bisa urus IMB karena ukurannya hanya 2,3X12 meter saja dan belum mencapai 20 meter,” jelas pekerja tersebut sambil menunjukkan patok pembatas tanah. (bay/rah)

USI