News

Sanksi Pada Level 3, Izin Panas Bumi SMGP Bisa Dicabut

FaseBerita.ID – PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Jumat (12/2) siang kemarin mengadakan seminar online (Webinar) mebahas petaka gas beracun yang telah menelan 5 korban jiwa dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SGMP), Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Pengurus PB HMI yang berasal dari Madina, Imam Renaldi Nasution membuka pembahasan bertema; Menyoal Kebocoran Pipa Gas PLTP Mandailing Natal, Apa Langkah Pemerintah? Imam menyebut, petaka di Senin (25/1) siang itu merupakan kesalahan fundamental adanya tata kelola yang tidak mengikuti prosedur yang ada.

Menelaah peristiwa yang juga membikin puluhan warga harus dirawat instensif dengan bantuan oksigen itu, Imam beserta PB HMI meminta khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana yang juga turut dalam webinar ini, untuk melakukan evaluasi.

“Banyak laporan, termasuk pagar seng yang hanya berjarak langsung lahan pertanian warga. Saya khawatir ini menjadi bencana nasional, kenapa? Banyak perusahaan yang masih mal operasi. Dan posisinya yang berada dekat dengan permukiman warga,” kata Wasekjend PB HMI itu

Sementara itu, Dadan Kusdiana menjelaskan, dalam kasus ini tidak ada kebocoran gas. Karena memang gasnya sengaja dilewatkan ke wellpad dan kemudian dilepaskan ke atmosfer.

“Bahwa memang, karena gas tersebut terjadi korban. SOP khusus di perusahaan tidak dijalankan dengan baik. Sudah saya laporkan ke Pak Menteri,” terangnya.

Mengenai SOP pembukaan Wellpad yang dimaksud kata dia, tidak diatur Pemerintah. Namun dalam SOP buka sumur, pengeboran, memastikan rig (bor) nya, aspek safety susuai itu sudah dijalankan Kementerian. Pun setelah pengeboran, Kementerian juga memastikan kesusaian prosedur pengaliran air dari sumur panas bumi.

“Kemudian sumur itu ditutup, dan airnya di tampung reservoir di BOP. Setelah itu, sumur itu boleh dipakai untuk pembangkit listrik. Kapan boleh dipakai? sudah urusan perusahaan. Kalau perlu sumur, kan dibuka lagi, ini yang tidak diatur lagi oleh Kementerian. Nah itu kira kira yang kemarin terjadi itu. Sumur yang kemarin kejadian, ada sumur yang harus dipancing supaya panas buminya keluar. Yang kemarin, memancingnya menggunakan uap panas bumi yang lain. Pada saat itu, berasal dari sumur yang H2S nya tinggi. Well to well simulation. Karena itu tinggi, harusnya begitu uap itu dipaparkan ke atmosfir ada penyaring,” katanya.

Dadan memiliki catatan, perusahaan sudah 33 kali buka tutup sumur. Seharusnya di dalam area sumur, aspek keselamatan lingkungan sekitarnya harus benar-benar diperhatikan, tidak ada orang.

“Betul, kami ke sana, kok pagarnya seng, alasannya pak kami masih kontruksi. Harusnya di dalam radius 300 meter dari wellpad harusnya tidak ada orang. Pada prosesnya, saya tanya tidak ada orang? Ternyata, barang kali sekuiritinya tidak melihat dan memastikan secara sempurna,” terang Dadan, bahwa setiap aspek yang dianggap tidak aman bagi aktivitas warga, perusahaan selalu beralasan sedang konstruksi.

Dalam Webinar ini juga ikut Zulfikar Hamonangan Nasution, Anggota DPR-RI Komisi VII yang membidangi Kementerian ESDM dan juga merupakan putra daerah yang berasal dari Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Yang disorotinya, pertama kata Zulfikar, kawasan operasional SMGP ini merupakan Gunung Api Aktif. Di mana ada potensi erupsi yang bakal mengacaukan aktifitas di dalam usaha pembangkit listrik ini di kemudian hari.

Selama ini tidak ada mitigasi dan berbagai upaya langkah pencegahan bila sewaktu-waktu gunung Sorik Marapi ini menimbulkan bencana dengan aktivitas vulkaniknya.

Kedua, katanya, Investasi di perusahaan ini didominasi oleh perusahaan China yang sahamnya bahkan 95 persen. Sedangkan Pemerintah hanya 5 persen. Dan dari sisi komposisi saham ini, maka harus ditinjau kembali agar secara tanggungjawab dalam melaksanaan usaha dijalankan dengan baik dan memperhatikan kemungkinan yang menimbulkan kerusakan.

“Ketiga, struktrur organisasi perusahaan. Dan yang menarik kenapa saya bilang kebohongan, K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) itu tidak ada. Penghijauan tidak ada. Sekuiriti tidak paham H2S. Bagaimana mungkin Satpam bisa menyampaikan bahaya H2S kepada warga sementara mereka tidak paham apa H2S ini,” katanya.

Lantas Zulfikar pun bertanya, dikhususkan kepada Dadan. Apakah ada jaminan udara yang dilepas itu tidak berbahaya.

“Inilah yang saya lihat, termasuk bagi kemeneterian juga untuk meninjau kembali apakah ada alat yang mengurangi resiko. Bang Dadan juga mencari teknologi apa semacam alat water treatment, namun ini untuk udara. Hingga ke depan udara udara itu tidak membahayakan masyarakat. Kalau itu tidak ada jangan dikasih izin,” pungkasnya.

Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE Harris Yahya, menjawab, bahwa regulasi yang mengatur sekarang itu masih dengan angka 95 persen saham maksimum. Sedang Dadan kemudian menimpali, untuk penyaring udara yang dimaksud Zulfikar, itu sejenis teknik menggunakan kaustik soda dan sudah diterapkan di berbagai PLTPB.

“Kemudian memang ini terlalu dekat dengan penduduk. Kemarin sudah saya bilang, tanah yang disebelah itu dibebaskan saja, kalau tidak mau dijual disewa saja. Untuk tragedi ini saya sudah perintahkan ini ditutup sementara, dan sanksi pertama sudah kita buat, ini kartu kuning pertama. Sanksi pada level ketiga izin panas bumi akan dicabut,” kata Dadan Kusdiana, akan melayangkan sanksi tersurat.

Seorang peserta, Ruhum Lubis menerangkan, kalau sebenarnya pembukaan sumur yang dialirkan ke sumur kedua tidak mengalir dan dibuka tiba-tiba. Ruhum seorang perantauan asal Kotanopan yang mendaku sebagai pensiunan perusahaan geothermal BUMN ini, sesungguhnya proses kerja di SMGP ini sangat ceroboh.

“Kesalahan pelaksanaan itu dibuka tiba-tiba, seharusnya buka sumur itu kan pelan-pelan. Ini dibuka tiba-tiba, air kencang habis semua. Kalau dibuka pelan-pelan begitu spin-nya itu sudah keluar Pak, aman. Dan ini juga satu. Yang kedua, Pak Dadan seharusnya orang lokal-orang lokal yang tugasnya operator diambil dari masyarakat setempat. Kalau engineernya setuju saya bersaing. Yang ketiga, sebaiknya orang Humas sama Legal orang setempat sehingga bahasanya menyambung dengan masyarakat. Dan yang perlu saya luruskan, yang dibilang tadi asap itu bukan asap, tapi spin. Spin kan berasal yang dibilang tadi itu spin, spin ini air yang timbul dari panas, spin berasal dari H2O yang dipanaskan itu aman. Tapi asapkan CO2,” katanya menyela Dadan, Dadan pun kemudian mengamini pernyataan Ruhum.

Dalam Webinar ini, melalui Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana berjanji sebelum investigasi tuntas, operasi SMGP tidak boleh berjalan. Dan nantinya bila kesalahan pada tahap di level 3, sanksinya akan sampai pada pencabutan izin panas bumi. (san/fabe)