News

Salurkan Bansos Mensos Baru Kunjungi Simalungun

FaseBerita.ID – Menteri Sosial Juliari P Batubara yang sudah ditahan KPK, baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Simalungun untuk memastikan bantuan sosial sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak pandemi.

Kepada masyarakat dan keluarga penerima manfaat (KPM) di Perdagangan, Kecamatan Bandar, politisi PDIP ini menyampaikan salam Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

“Saya meneruskan salam Bapak Presiden kepada masyarakat di Sumatera Utara terkhusus di Kabupaten Simalungun. Saya hadir ke berbagai kota di tanah air, termasuk di tanah kelahiran saya untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah pandemi,” katanya saat menyaksikan penyaluran BST di Balai Karya Murni Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar.

Juliari Batubara juga menyaksikan pencairan Bansos Tunai (BST) di Kelurahan Perdagangan, dan Kantor BPR Bandar Jaya untuk menyerahkan bantuan kepada pesantren dan gereja senilai Rp1 Miliar, keduanya di Simalungun.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan, pemerintah bertindak cepat dalam menangani dampak Covid-19, baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial maupun penguatan perekonomian. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat bantuan di tengah masa sulit akibat pandemi.

“Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua pembantunya termasuk kami para menteri untuk memastikan masyarakat tidak ada yang kelaparan. Kemensos yang bertugas di bidang perlindungan sosial, segera melakukan refocussing program dan realokasi anggaran dan selanjutnya menyalurkan berbagai bansos untuk masyarakat terdampak pandemi,” katanya.

Dalam tugas penanganan dampak pandemi, Kementerian Sosial berada dalam klaster penyelenggaraan program jaring pengaman sosial (JPS). Kemensos mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) baik itu reguler, bansos khusus dan bansos tambahan.

“BST ini adalah salah satu bansos khusus untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat yang tertekan oleh pandemi. Semoga bantuan ini bermanfaat. Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk membeli rokok,” katanya.

Tak lupa ia mengingatkan, bahwa bansos sifatnya sementara. Ia berharap masyarakat dan kepala daerah mampu menciptakan aktivitas, dan program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Bansos ini sifatnya sementara. Tidak terus menerus. Jadi saya harapkan pemerintah dan masyarakat bisa mencari terobosan sehabis mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.

Ia berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengecek penerima bantuan. Bila sudah “naik kelas” untuk tidak diberikan bantuan lagi. “Bantuan bisa untuk mereka yang belum mendapat bantuan. Jadi ada asas keadilan,” kata Mensos.

Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di Sumatera Utara. Hal ini berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah.

Mensos mengapresiasi capaian Pemkab Simalungun, dan semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan BST di berbagai daerah di tanah air. Mensos mengingatkan agar dalam setiap kegiatan terutama dalam penyaluran bansos memperhatikan protokol kesehatan.

“Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, jajaran Kemensos, pemerintah daerah, direksi PT Pos Indonesia, para pendamping dan semua pihak yang telah membantu. Atas kerja sama dan kerja keras kita semua, Program BST ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Provinsi Sumatera Utara mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa, Program Sembako sejumlah 768.882 KPM, dengan nilai Rp1.657.086.100.000, BST dengan jumlah 558.759 KPM senilai Rp.2.244.623.900.000, Bantuan Sosial Tunai (Non PKH) sebanyak 16.385 KPM, dengan nilai Rp.8.192.500.000.

Untuk Kabupaten Simalungun mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa Program sembako sejumlah 44.020 KPM, dengan nilai Rp.97.148.650.000, BST sejumlah 41.592 KPM, dengan nilai Rp. 152.404.800.000. (esa/int)