News

Saksi Paslon Andi-Faizal Tolak Hasil Rekapitulasi PSU Jilid 2 Labuhanbatu

LABUHANBATU, FaseBerita.ID – Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 Andi Suhaimi-Faizal Amri (ASRI) menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil PSU jilid dua di tingkat Kecamatan dan KPU Kabupaten.

Penolakan itu dilakukan saksi Paslon ASRI, karena menilai adanya kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan PSU jilid II. Andi Suhaimi-Faizal Amri memeroleh 173 suara.

“Saya menolak tandatangani rekapitulasi, karena kita menilai adanya kejanggalan,” kata Mangara Parulian Sitorus saksi Paslon 03 yang hadir di KPU,  Senin (21/6/2021).

Menurut Parulian, kejanggalan itu dimulai sejak adanya penetapan jumlah pemilih dalam PSU jilid II. Saat itu KPU sudah menetapkan jumlah pemilih hasil penelitian sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi.

Namun, ternyata saat pemungutan suara ulang jilid II di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu ada pemilih yang membawa undangan C6 tidak diperkenankan untuk memilih karena NIK KTP dan NIK undangan berbeda.

“Bawaslu telah menetapkan hal itu menjadi kejadian khusus,” katanya.

Anehnya Ketua KPPS TPS 009 malah tidak mencantumkan kejadian khusus dalam berita acara Pemungutan suara dan menyebutkan dalam berita acara jika di TPS tersebut pemungutan suara berjalan aman dan lancar.

“Kami kan jadi curiga. Sehingga sejak rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten, kami terus meminta daftar hadir pemilih, sayangnya baik di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten tidak menggubris permintaan kami,”katanya.

“Bayangkan jika saja ada pemilih yang tidak berhak lolos memilih,” ujarnya.

Akibat tidak diberikannya daftar hadir pemilih tersebut, pihaknya patut mencurigai adanya hal yang ditutup-tutupi oleh pihak KPU.

Sehingga dia terlebih dahulu akan melaporkan persoalan tersebut kepada tim pemenangan ASRI untuk di koordinasikan kepada kuasa hukum dalam sidang di MK nantinya.

Dari hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU tersebut, Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Dr Erik Adtrada Ritonga dan Hj Ellya Rosa Siregar, ERA memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sebesar 88.381 suara, kemudian disusul Paslon ASRI dengan perolehan suara sebanyak 88.298 suara.

Peringkat ke tiga suara terbanyak diperoleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 04, Abdul Roni dan Ahmad Jaiz dengan perolehan suara sebanyak 28.349 suara, kemudian disusul Paslon nomor urut 01, Dr Tigor dan Idlinsah Harahap dengan perolehan suara sebanyak 19.552 suara.

Diperingkat terakhir diisi oleh Paslon nomor urut 05, Suhairi Pane dan Irwan Indra dengan perolehan suara sebanyak 12.734, sehingga jumlah total suara dari kelima Paslon ini sebanyak 237.314 suara.

Sebelumnya diberitakan, dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid dua pasca putusan MK Pilkada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mneemukan sejumlah kejadian khusus. Kejadian khusus ini terkait warga yang tidak diperkenankan untuk memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan PSU, Sabtu (19/6/2021) lalu.

Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmad Bagja kepada wartawan mengatakan, kejadian khusus tersebut terkait ketidaksesuaian data warga baik NIK dan wilayah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Terdapat dua pemilih yang tidak diperkenankan masuk untuk menggunakan hak pilih karena memiliki KTP yang bukan dari Labuhanbatu, kemudian terdapat NIK yang di KTP berbeda dengan di C pemberitahuan dan yang bersangkutan terdaftar di DPT Asahan,” kata Rahmad Bagja, saat memantau langsung PSU jilid II di Labuhanbatu.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya kejadian khusus yakni pemilih yang memilih di Rumah Sakit karena sakit dan di bilik khusus karena suhu tubuh di atas 38 derajat celcius dalam pemungutan suara kali ini.

Kemudian, sambung pria kelahiran Medan 10 Februari 1980 itu, dalam tahap persiapan, Bawaslu Labuhanbatu telah melakukan pencegahan terutama untuk kepastian atau jaminan pemilih dalam memberikan hak suaranya pada PSU.

Dengan mamastikan syarat yaitu memilik surat pemberitahuan dan KTP elektronik, walaupun masih didapati perbedaan antara data identitas kependudukan dengan DPT.

“Bawaslu Labuhanbatu sudah mengirimkan surat ke KPU Labuhanbatu,” ucap Rahmad Bagja.

Bawaslu Tidak Temukan Dugaan Politik Uang

Sejak awal tahapan PSU usai putusan MK, Bawaslu gencar melakukan sosialisasi tolak politik uang dengan berkeliling di pemukiman wilayah TPS yang melaksanakan PSU diantaranya TPS 09 dan 07 Kecamatan Rantau Selatan. Sampai waktu pemungutan tiba, kata Rahmad Bagja, Bawaslu Labuhanbatu tidak menemukan adanya dugaan praktik politik uang.

“Dari awal tahapan sampai tadi pemilihan, Bawaslu tidak ada temukan dugaan politik uang,” jelas Rahmad Bagja.

Akan tetapi, lanjut Rahmad Bagja, selama tahapan PSU berlangsung, Bawaslu ada menerima dua laporan, satu diantaranya akan ditindaklanjuti di Gakumdu. (zas/fabe)