News

RUU Masyarakat Hukum Adat Lindungi Identitas Negara, Perlu Dukungan Publik

JAKARTA, FaseBerita.ID– Fraksi Partai NasDem DPR RI kembali berhasil memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021 ini.

“Partai NasDem selalu serius memperjuangkan RUU MHA. Bahkan Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh dalam berbagai kesempatan menegaskan dan memerintahkan kami dari Fraksi Partai NasDem untuk terus memperjuangkan RUU MHA ini,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dalam webinar yang diselenggarakan Martin Manurung Centre (MMC) bersama Fraksi Partai NasDem DPR secara virtual, Rabu (17/3/2021).

Martin menuturkan, pada periode yang lalu Fraksi NasDem DPR RI juga menjadi pengusul RUU itu, tetapi belum berhasil membawa RUU MHA menjadi sah sebagai UU.

“Saya rasa kendala yang paling utama adalah perlunya dukungan yang lebih luas dari seluruh kelompok politik dan juga seluruh kelompok masyarakat,” kata Legislator NasDem yang terpilih dari Dapil Sumut II itu.

Martin menegaskan, dukungan publik dari luar parlemen sangat diperlukan agar RUU ini dapat segera disahkan. Menurutnya, RUU ini sangat penting. Sebab, sudah sangat sering kita mendapatkan berita sedih terkait masyarakat adat. Antara lain sering terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

“Saya sendiri berkali-kali melakukan pendampingan dan advokasi. Tapi tentu aksi-aksi seperti ini, dukungan dari kami ketika melakukan advokasi ini, ibarat pemadam kebakaran,” ujar Ketua DPP Partai NasDem tersebut.

Menurut Martin, kita tidak bisa terus menerus menjadi pemadam kebakaran. Akar persoalan harus dipecahkan.

“Akar persoalannya adalah kita perlu dasar hukum bagi masyarakat adat di Indonesia ini, untuk memperoleh pengakuan, untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara di Republik Indonesia ini. Mari kita berjuang bersama untuk RUU MHA ini,” pungkas Martin.

Hadir dalam webinar tersebut, Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI, sekaligus Ketua Panja RUU MHA DPR RI), Sulaeman L Hamzah (Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Koordinator Pengusul RUU MHA), Maria S W Sumarjono (Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM), Rukka Sombolinggi (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Delima Silalahi (Direktur KSPPM Parapat), dan Devi Anggraini (Ketua PEREMPUAN AMAN).

Dalam kesempatan itu, Willy Aditya menyampaikan bahwa RUU MHA sebagai payung hukum untuk melindungi dan mempertahankan identitas negara dari gempuran modernitas.

“Masyarakat adat itu sudah eksis jauh sebelum hadirnya sebuah negara. Kemudian menjadi tugas negara ketika hadir yaitu untuk melindungi dan mempertahankan adat-istiadat itu sendiri,” ujarnya.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem ini mengatakan, menurut laporan UNESCO, setiap 15 hari bahasa daerah di Indonesia hilang.

“Ada sekitar 718 bahasa daerah kita yang terancam punah,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut berharap hal itu bisa diantisipasi melalui RUU Masyarakat Hukum Adat. Dengan begitu, warisan budaya Indonesia tetap bisa dijaga di tengah perkembangan dunia saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sulaeman L Hamzah menyebutkan berdasarkan data dari AMAN terdapat 2.371 masyarakat hukum adat yang terdaftar. Adapun jumlah masyarakat hukum adat sekitar 17 juta di seluruh wilayah Indonesia.

Anggota Baleg DPR RI itu berharap, 2.371 masyarakat hukum adat yang terdaftar tersebut akan lebih terakomodasi kepentingannya di negeri ini.

“Supaya kepentingan masyarakat adat yang konon mereka itu sebetulnya menjadi pilar utama pembentukan negara, terakomodasi,” katanya.

Legislator NasDem asal Papua itu berharap, semua pihak dapat sepakat dan bersama-sama mendorong agar RUU MHA ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang. (leo/rel)