News

Ribuan Nelayan Tanjungbalai-Asahan Unjukrasa Musnahkan Pukat Trawl

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Ribuan nelayan Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan unjukrasa ke Balai Kota Tanjungbalai dan Gedung DPRD Asahan, Rabu (18/9/2019).

Pantauan di lapangan, ribuan nelayan pemancing cumi-cumi, jaring puput, dompeng, pukat langgar, cirok, bubu dan jaring pari itu mendatangi Balai Kota Tanjungbalai dengan menumpangi puluhan truk terbuka.

Dihadapan Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial, perwakilan nelayan di bawah koordinator Mustaqim Marpaung menyampaikan keluhan terhadap pukat trawl atau pukat tarik yang beroperasi pada zona nelayan tradisionil di perairan Selat Malaka.

“Beroperasinya pukat tarik kami duga karena pengusahanya ‘main mata’ dengan aparatur terkait. Jika pukat-pukat itu tidak segera ditertibkan, jangan salahkan kami jika terjadi pembakaran,” kata Mustaqim mewakili nelayan.

Orator nelayan lainnya, Ketua DPD KNTI Kota Tanjungbalai Muslim Panjaitan mengatakan, pukat tarik dinilai sangat mengancam kelangsungan hidup nelayan tradisionil dan merusak trumbu karang yang berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan.

Untuk itu, pemerintah diminta mendukung nelayan tradisional, terlebih untuk penegakan Undang-Undang dan Permen Kelautan dan Perikanan terkait penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.

“Pukat trawl itu merusak lingkungan dan menggerus tangkapan nelayan tradisional. Kapal-kapal pukat trawl membuat kami nelayan kecil terancam kelaparan,” jelas Muslim Panjaitan.

Menyahuti nelayan, Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial menyatakan, Pemkot Tanjungbalai akan segera melakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hasil rapat bersama Forkopimda itu nanti akan mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat, yakni Menteri Kelautan.

“Aspirasi bapak-bapak nelayan ini kami tampung untuk disampaikan kepada Menteri Kelautan, mohon bersabar dan beri kami waktu,” ujar Wali Kota didampingi Sekdakot Tanjungbalai, Yusmada dan Wakapolres Kompol Edi Bona Sinaga.

KNTI: Pemerintah Harus Tegas

“Tangkap dan adili pengusaha dan cukong pengusaha pukat trawl yang beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional tutama di perairan Selat Malaka. Cukup lama nelayan menderita dan  jadi korban mafia (pengusaha pukat trawl). Aparat penegak hukum dan pemerintah jangan tutup mata,” teriak para nelayan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan, Salasa (18/9/2019).

Sofian (40), salah seorang nelayan yang ikut berunjukrasa mengatakan nelayan tidak bisa menjamin kondusif suasana laut jika keluhan mereka tidak ditanggapi aparatur dan penegak hokum. “Mungkin saja perang terjadi di tengah laut sebab kami butuh makan dan biaya hidup,” kata Sofyan.

Pendemo juga menyebutkan sejumlah cukong mafia pukat trawl diduga sangat lihai dan licin hingga pukat trawl bebas beroperasi di Perairan Asahan. Sekira seratus pukat trawl beroperasi setiap hari di Selat Malaka.

Sekira satu jam berorasi di halaman kantor DPRD, sejumlah anggota DPRD mengatakan segala keluhan nelayan akan diserap. Diakui anggota DPRD, operasi pukat trawl tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang. Terkahir, anggota DPRD mempersilahkan perwakilan nelayan masuk ke ruang Madani Kantor DPRD untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). (ck1/ck2/rah)

iklan usi