News

Realisasi Serapan Anggaran DAK 2019 Labuhanbatu Belum Diketahui

RANTAUPRAPAT, FaseBerita.ID – Realisasi serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di APBD Labuhanbatu tahun anggara (TA) 2019 dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini, belum diketahui pasti besaran serapan anggaran yang telah direalisasikan melalui DAK tersebut.

Kepala Bagian Protokoler dan Humas Pimpinan Setdakab Labuhanbatu, Supardi Sitohang dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/7/2019) di ruang kerjanya, mengakui Pemkab Labuhanbatu mendapatkan alokasi DAK dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tahun 2019 terdapat 13 satuan kerja. Namun dari total penerima itu, belum diketahui jumlah satuan kerja yang yang telah mampu mencairkan anggaran DAK tersebut. “Belum diketahui realisasi besaran serapan anggaran DAK penugasan tahun 2019,” ujarnya.

Untuk itu, dia akan melakukan kordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah satker yang mendapat alokasi anggaran tersebut, diantaranya Badan Lingkungan Hidup, RSUD Rantauprapat, Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan lainnya.

Menurut Supardi, bila Pemda tidak mengajukan pencairan anggaran DAK kepada Kemenkeu, sisa anggaran yang masih ada akan hangus. “Hal itu disebabkan prosesnya harus berlanjut dari tahap pertama sampai tahap ketiga,” paparnya.

Sejauh ini, jadwal penggajuan program untuk TA 2020 sudah mendesak dilakukan. Kabupaten Labuhanbatu mendapat alokasi dana perimbangan melalui DAK.

Kewajiban pemerintah pusat ke daerah Labuhanbatu dengan mengucurkan dana DAK Fisik dan non fisik. Hal itu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah, yang terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.

Sedangkan, DAK non fisik untuk mendanai kegiatan khusus non fisik, terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Informasi diperoleh Pemkab Labuhanbatu mendapat alokasi DAK penugasan sebesar Rp38,331miliar. Meliputi, pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp36,421 miliar. Penurunan stunting sebesar Rp77,180 juta. Pengendalian penyakit sebesar Rp1,133 miliar. Sementara di bidang sosial meliputi penyediaan air minum Rp1,988 miliar.

Sanitasi sebesar Rp450 juta. Pasar sebesar Rp4,326 miliar. Irigasi sebesar Rp5,938 miliar dan lingkungan hidup sebesar Rp594,719 juta.

Namun, belum diketahui pasti besaran serapan anggaran yang telah direalisasikan melalui DAK tersebut.

Dikhawatirkan, rendahnya serapan dana itu akan mempengaruhi terhadap proses pengajuan anggaran program tahun anggaran 2020 mendatang. Serta, rendahnya serapan DAK akan memiliki efek domino dengan menurunnya kualitas pelayanan kepada publik. Bahkan, sanksi penarikan anggaran. (bud/rah)