News

Ratusan Nelayan Demo Protes Truk Ikan Luar Kota Masuk Sibolga

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Baru seminggu lebih bertugas, anggota DPRD Sibolga telah digeruduk masyarakat. Kali ini, ratusan masyarakat yang datang berasal dari kalangan nelayan, yang tergabung dalam organisasi Serikat Tolong Menolong Nelayan Bersatu.

Kehadiran mereka di gedung wakil rakyat tersebut untuk menyampaikan aksi protes terhadap truk pengangkutan ikan asal luar kota yang marak masuk ke Kota Sibolga dan Tapteng. Mereka menganggap pemerintah ‘tutup mata’ dan tidak memperdulikan hal tersebut.

Padahal, dampak dari kehadiran ikan asal luar kota yang membanjiri pasar ikan Sibolga-Tapteng, ikan nelayan lokal menjadi tidak laku. Pasalnya, harga yang ditawarkan pengusaha ikan luar, jauh lebih murah ketimbang harga ikan nelayan lokal. Secara otomatis pula, tidak lakunya ikan nelayan lokal akan mempengaruhi ekonomi keluarga para nelayan.

Dalam orasinya, mereka mengaku tidak lagi mampu menafkahi anak dan istri, karena ikan hasil tangkapan mereka banyak yang busuk. “Untuk apa lagi ini pak. Ikan yang kami tangkap tidak laku,” seru Akdinul Akbar, salah seorang orator sambil melemparkan beberapa ekor ikan hasil tangkapan nelayan lokal ke aspal, Kamis (5/8).

Sekilas, mereka menceritakan bagaimana susahnya para nelayan lokal untuk memeroleh ikan. Untuk sampai ke titik pengambilan ikan atau yang biasa disebut tuasan saja, mereka butuh waktu berhari-hari. Belum lagi, ganasnya gelombang laut yang harus mereka hadapi di tengah laut. Sementara, setibanya di Sibolga, ikan mereka tidak ada yang membeli dan akhirnya membusuk.

“Gelombang, badai, kami hadapi di tengah laut, hanya untuk memberi makan anak dan istri kami. Anak-anak kami butuh sekolah. Tolong pak, tanggapi kami,” timpal orator lainnya dengan menggunakan alat pengeras suara.

Menanggapi itu, Ketua sementara DPRD Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik didampingi beberapa anggota DPRD Kota Sibolga lainnya beserta perwakilan instansi terkait menerima beberapa perwakilan pendemo untuk berdialog di gedung DPRD.

Dalam dialog tersebut terungkap, ada sekitar 50 truk ikan setiap harinya yang masuk ke 5 pabrik pengolah ikan yang ada di Tapteng. Masing-masing truk diperkirakan bermuatan 7 ton. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang juga turut hadir pada pertemuan tersebut. “Ada sekitar 10 sampai 15 truk perhari masuk ke satu pabrik di Tapteng. Ada lima pabrik di Tapteng. Belum lagi yang ke pasar, karena tidak semua masuk ke pabrik,” kata Reza, perwakilan HNSI.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori menyebut, truk ika asal luar kota tidak dilarang untuk masuk Kota Sibolga-Tapteng, Tapi harus ada batasannya. “Boleh masuk, dalam regulasi ada pembatasan, agar ekonomi Sibolga-Tapteng ini dapat maju,” kata Jamil.

Selain tuntutan penertiban truk pengangkut ikan asal luar kota, massa juga menuntut agar DPRD mendorong Pemko Sibolga untuk mengasuransikan seluruh nelayan. Tidak hanya di laut, juga saat nelayan berada di darat, kesehatannya dijamin oleh pemerintah.

Tak hanya itu, mereka juga meminta DPRD untuk mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mempermudah pegurusan izin kapal di atas 30 GT. Dengan cara, menempatkan UPT di Sibolga-Tapteng. Lantaran selama ini, untuk pengurusan sebuah surat kapal bisa mencapai waktu 6 bulan. Ditambah lagi, kocek yang mereka harus keluarkan tidak tanggung-tanggung. Butuh biaya transportasi dan akomodasi untuk berankat ke Jakarta.

Karena sesuai aturan yang ada, yang berhak mengeluarkan izin kapal diatas 30 GT adalah pemerintah pusat.

Diusul Masuk Lewat Laut

Selain membahas pembatasan jumlah truk pengangkut ikan yang masuk ke kota Sibolga-Tapteng untuk berdagang, pada rapat dengar pendapat tersebut juga muncul usulan agar ikan asal luar kota tetap diperbolehkan masuk secara bebas, tanpa pembatasan. Namun, caranya tidak lagi masuk lewat darat, melainkan masuk lewat laut.

Usulan tersebut muncul dari Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, yang juga turut hadir pada rapat tersebut.

Sekilas Darwin menjelaskan, dengan masuknya ikan asal luar kota lewat jalur laut, melalui tangkahan, tentunya akan kembali menghidupkan perekonomian Sibolga-Tapteng. Tidak hanya pengusaha tangkahan yang akan diuntungkan, banyak masyarakat kecil yang selama ini bergantung hidup dari kegiatan bongkar muat kapal di Tangkahan, akan kembali bergeliat. Seperti, tukang bongkar muat, tukang pilih ikan dan para pedagang yang ada di sekitar tangkahan.

“Kalau kapal-kapal luar itu diperbolehkan masuk lewat laut, tentu tangkahan-tangkahan yang ada di Sibolga-Tapteng akan kembali hidup. Tukang bongkar muat, pemilih ikan. Berapa orang ABK dalam sebuah kapal, kalikan saja kalau masing-masing ABK belanja Rp150 ribu setiap hari. Mereka kan pasti punya kebutuhan yang harus mereka beli. Dengan begitu, ekonomi Sibolga-Tapteng ini akan hidup kembali,” kata Darwin.

Untuk mendukung usulannya, Darwin meminta kepada instansi terkait untuk tidak mempersulit para pemilik kapal. Agar memudahkan para pengusaha kapal luar kota, untuk bersedia menjual hasil tangkapannya ke Sibolga-Tapteng.

“Kalau surat izin kapal, tentunya harus ada lah. Tapi, kalau kayak yang tadi, harus ada BPJS lah. Kenapa orang yang berusaha harus kita halang-halangi. Mereka mau menjual ikannya di Sibolga-Tapteng, kok kita halangi,” tegasnya.

Amatan, setelah mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Sibolga, massapun membubarkan diri dengan tertib. DPRD berjanji, dalam waktu dekat akan berdialog dengan Pemko Sibolga dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ts)