News

Puluhan PNS Terdaftar Penerima Rastra!! DPRD: Pangulu harus Membuat Kebijakan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Puluhan PNS di Kabupaten Simalungun yang terdaftar sebagai penerima rastra hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat miskin mengeluh karena tidak bisa dapat beras pra sejahtera (rastra).

Data penerima rastra tersebut dinilai sangat tidak wajar. Selain PNS, Gamot dan masyarakat yang punya mobil, kreta serta rumah beton bertingkat juga dapat rastra.

L Simanjuntak dan seorang lansia marga Pakpahan, warga Huta Buntu Barat, Nagori Dolok Tomuan, Kecamatan Dolok Panribuan, misalnya. Mereka yang tidak punya apa-apa tidak mendapat rastra.

“Kami saja tidak punya rumah, hanya menumpang di rumah orang, tapi tidak dapat rastra. Bantuan apapun tidak pernah kami cicipi. Tapi PNS berinisial SS, Gamot dan masyarakat yang punya mobil, rumah gedung, kok bisa dapat ya. Ini tidak adil,” ujar seorang pria lansia itu.

Menyikapi keluhan warga, Pangulu Dolok Tomuan Bapendi Simanjuntak saat dikonfirmasi mengatakan bahwa data tersebut sudah lama dan dari Kementrian Sosial.

“Itu data yang lama. Datanya tidak boleh lagi diubah karena data itu dari Pusat, Kementerian Sosial,” sebutnya.

Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik saat dimintai tanggapannya, Selasa (2/7/2019) mengatakan, Rastra dibagi oleh Pangulu dan ketika Pangulu menemukan bahwa ada masyarakat yang tidak layak untuk menerima Rastra, maka Rastra tersebut sebenarnya tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

“Nah, kalau Pangulu tetap memberikan Rastra kepada orang tersebut berarti Pangulu ada persekongkolan dengan orang tersebut. Apalagi dia seorang PNS,” ujarnya.

Atas data tersebut, Bernhard berharap agar Pangulu menyikapi dan memberikan Rastra atau mengalihkan Rastra tersebut kepada orang yang membutuhkan.

“Pangulu harus mengambil kebijakan. Masyarakat yang layak mendapat Rastra dalam arti masih di bawah garis kemiskinan. Artinya masyarakat yang layak untuk dibantu atau kurang mampu, tolong dibantu,” ujarnya.

Menurutnya, ketika Pangulu menemukan dalam daftar penerima rastra ada masyarakat sudah mampu, maka Pangulu punya kewenangan untuk membatalkan itu.

Baca juga: Puluhan PNS di Simalungun Terdaftar Penerima Rastra

“Meski data sudah ada di Pusat. Itu persoalan kebijakan yang harus diambil oleh Pangulu. Bukan berarti ketika data itu diterima Pangulu, maka dia langsung mendistribusikan. Tetapi Pangulu tetap akan melakukan evaluasi kepada penerima-penerima rastra apakah layak atau tidak menerima rastra,” ucapnya.

Selain itu, Pangulu harus melakukan musyawarah di tingkat Nagori untuk membicarakan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

“Jadi hasil rapat nanti diambil keputusan oleh perangkat Nagori untuk mengalihkan kepada penerima yang lain yang patut menerima rastra. Itu boleh dilakukan kebijakan dan itu tidak salah,” tegas praktisi Partai Nasdem itu. (Mag05/des)