News

Puluhan Peserta BPJS ‘Terlantar’ DPRD Tanjungbalai Bangun Aula Senilai Rp4 Miliar

FaseBerita.ID – Di tengah kesusahan masyarakat atas kebijakan Pemko Tanjungbalai yang melakukan pemutusan terhadap puluhan ribu penerima BPJS KIS, ironisnya Pemko Tanjungbalai menggelontorkan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk pembangunan Aula DPRD Tanjungbalai. Kebijakan tersebut dinilai tidak pro rakyat dan menuai kontroversi dari berbagai elemen.

Wakil Ketua C DPRD Tanjungbalai Andi AR, mengatakan agar pihak Dinas Sosial Tanjungbalai segera melakukan pendataan ulang terhadap penerima BPJS KIS, agar penerimanya tepat sasaran.

“Saya sudah tegaskan Dinas Sosial Tanjungbalai segera melakukan pendataan ulang yang benar-benar valid datanya, supaya benar warga yang tidak mampu terjaring dan menjadi prioritas untuk memperoleh pembiayaan BPJS KIS secara gratis dari Pemerintah Tanjungbalai,“ kata Andi, Sabtu (6/3).

Sebanyak 24.000 jiwa yang diputus Pembiayaan BPJS KIS gratis oleh Pemko Tanjungbalai, ia menyarakankan Walikota Tanjungbalai harus cepat memberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan. Agar nantinya setelah mereka mau berobat tidak kecewa, bahwa kepesertaan BPJS KIS gratisnya tidak aktif lagi.

Selanjutnya, Walikota Tanjungbalai harus segera memikirkan solusinya jika warga yang tidak mampu belum terdata di sistem DTKS Dinas Sosial atau belum tercover di Kepesertaan BPJS KIS gratis yang di Anggarkan di dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Masih kata Andi, terkait pembangunan aula DPRD Tanjungbalai agar dipertimbangkan atau anggarannya dialihkan sementara untuk pembiayaan BPJS KIS masyarakat.

“Dana pembangunan aula DPRD Tanjungbalai bisa dialihkan ke BPJS KIS,” tegasnya. (ck2/fabe)