News

PT Wika Bantah Terima Tambang Tak Berizin dari Desa Buntu Pane

Warga dan pengusaha akan lapor ke DPR

ASAHAN, FaseBerita.ID – Tudingan masyarakat terkait dugaan menerima tambang yang belum mengantongi izin resmi dari dinas terkait (ilegal) seperti tambang pasir dan tanah urug yang ditujukan kepada PT Wijaya Karya (Wika) untuk pengerjaan tanggul sungai di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, dibantah.

Namun masyarakat tidak percaya atas penjelasan karyawan PT Wika di Kantor Wika di Jalan Singsinga Maharaja Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Jumat (2/8/2019). Akibatnya terjadi adu argumentasi.

“Kami (PT Wika-red) tidak pernah melakukan hal itu kita larang. Setahu saya tambang itu pengurusan izinnya sedang diperoses oleh rekanan PT Wika ke Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara. Silahkan bapak-bapak tanyakan itu ke Distamben Provinsi, nanti kita akan pasangkan plang izinnya di lokasi galian. Untuk lebih jelas lagi jumpai saja rekanan kita di lokasi tambang, baik tambang pasir dan tambang tanah urug. Memang kita akui PT Wika telah menerima tambang tanah urug di Desa Buntu Pane,” ujar Dian didampingi rekannya selaku karyawan PT Wika diruangan kerjanya saat menjawab media dan masyarakat .

Dian menambahkan, pihaknya telah berulang kali meminta foto kopi izin galian kepada rekanan, namun rekanan belum berikan itu kepada PT Wika.

Dian juga mengaku tak tahu menahu jika izin dan uji laboratorium tanah urug harus didaftarkan ke Dispenda Asahan.

“Kami hanya terima bersih berkas tambang dari pengusaha,” katanya.

Sementara itu Ewin (40) selaku warga sekitar menilai PT WIKA tidak transparan terhadap masyarakat akan penerimaan tambang untuk pembangunan tanggul yang menggunakan anggaran dari negara itu.

Menurutnya, masyarakat wajib mengetahui PT Wika menggunakan tambang resmi atau ilegal agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi masyarat lain yang memiliki izin resmi. Selain itu jika tambang tidak resmi maka pajaknya tidak terserap Pendapatan Asli Daerahnya oleh pemerintah .

Senada juga dikatakan Anto. Menurutnya, penegak hukum harus tegakkan perda.

“Jika terbukti PT Wika gunakan tambang tidak resmi, Polri dan Satpol PP harus tindak tegas pengusaha. Dalam waktu dekat kita akan laporkan situsi ini ke DPRD Asahan,” ungkap Anto.

Sementara J Butarbutar, selaku Kepala Bidang Penagihan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan mengatakan, untuk tambang tanah urug di Desa Buntu Pane, belum terdata.

“Setahu saya belum terdata di Dinas Pendapatan. Tidak boleh dibiarkan, mereka harus daftarkan izin mereka ke Dinas Pendapatan. Dalam minggu ini akan kita cek tambang itu,” kata J Butarbutar.

Sementara Camat BuntuPane Ruslan saat dihubungi ,selularnya tidak aktif.

Kapolsek Perapat Janji AKP Nasib Manurung saat dikonfirmasi tentang keberadaan tambang yang beroperasi diduga tak betizin diwilayah hukumnya, mengatakan akan cek ke lokasi galian.

“Jika terbukti tak miliki izin kita akan tindak. Terima kasih atas informasinya,” kata Nasib.

Sementara itu dilokasi galian kegiatan penambanagan tanah urug masih beroperasi tanpa menempelkan plang izin.(cr-1)

iklan usi