News

PT PHS Digugat Warga 8 Desa, Padang Lawas

FaseBerita.ID – PT Permata Hijau Sawit (PHS) digugat warga 8 desa ke Pengadilan Negeri Sibubuan. Gugatan perdata melawan hukum itu sudah dilayangkan 5 Januari 2020 lalu. Dan kemarin, Rabu (20/1) sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Sayang, sidang perdana itu tidak dihadiri tergugat (PT PHS). Sidang ditunda, dan akan kembali memanggil tergugat.

“Sidang dilanjutkan pada 3 Februari mendatang,” kata Martua Gading Habonaran kuasa hukum warga 8 desa.

Baca juga:

Lagi, Karyawan PT Permata Hijau Sawit Tewas: Tersengat Listrik di Pabrik

Asisten kebun Papaso Bincar Siregar yang dihubungi mengaku bukan kewenangannya menerima gugatan tersebut. Dan itu merupakan kewenangan kantor direksi Medan. Mengingat gugatan itu ditujukan ke direktur di Medan.

“Itu langsung ke Kandir Medan,” kata Bincar Siregar.

Sementara Edi Gusanto, mewakili Kandir Medan menyebutkan telah menyerahkan persoalan itu sepenuhnya kepada pengacara.

“Sudah diserahkan ke pengacara,” sebut Edi Gusanto lewat pesannya.

Baca juga:
PT Permata Hijau Sawit Terkesan Tertutup terkait Karyawan Tewas di Kolam Limbah

Gugatan warga 8 desa (Desa Rombayan, Gunung Inten, Sibodak Papaso, Muara Tige, Salambue, Papaso, Pagaran Baringin, dan Gunung Manaon) ini didasari lahan yang diserahkan kepada PT PHS sejak tahun 1992. Di tahun 1992, masyarakat delapan (8) Desa diwakili tokoh adat Papaso menyerahkan lahan berupa tanah adat seluas 1.217 Hektar dan 135 Hektar bentuk kemitraan kepada PT PHS untuk dijadikan Perkebunan Sawit.

Namun hingga hari ini, belum ada realisasi PT PHS terhadap waega 8 Desa atas kewajiban pembangunan kebun kemitraan tersebut. Padahal, UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan kewajiban pola 80 persen perusahaan dan 20 persen plasma (kemitraan).

Baca juga:

Jatuh ke Kolam Limbah Pabrik, Karyawan Permata Hijau Group Tewas

Selain itu luas lahan milik PT PHS Kebun Papaso diduga berbeda dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit yang diserahkan warga. Berdasarkan hal tersebut, warga meminta untuk dilakukan pengukuran ulang.

Beberapa kali telah dilakukan mediasi antara warga dengan PT PHS (Kebun Papaso), melalui perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas. Namun tak kunjung menemukan hasil. (tan/fabe)