News

Proyek PLTA Asahan III: PT SAJO Klaim Tak Perlu Izin Ekskavasi di Kawasan Hutan

FaseBerita.ID – Rekanan PLTA Asahan III, yakni PT Schimizu-PT Adhi Karya (Persero) Tbk Join Operasional (PT SAJO) mengklaim tidak perlu izin dari pemerintah dalam melakukan aktivitas ekskavasi batuan perbukitan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Asahan.

Menurut Manager HRD PT SAJO, Arman kepada wartawan, izin tersebut tidak diperlukan karena PT SAJO bukan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Namun perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan bangunan.

Jawaban ini disampaikannya secara tertulis mellaui surat elektronik (email) kepada wartawan terkait pertanyaan seputar perizinan dalam pengerukan dan pemanfaatan ratusan ton batu pegunungan dalam kawasan hutan di Kabupaten Asahan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Masih kata Arman, tidak perlunya izin dari pemerintah karena PT SAJO bukan perusahaan pertambangan, melainkan perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan konstruksi civil dan bangunan. Karena itu tidak memiliki izin pertambangan (IUP) sesuai Pasal 35 ayat (3) Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Proses ekskavasi batu dilakukan PT SAJO bukan merupakan aktivitas penambangan, tetapi aktivitas pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerjasama PT PLN-SAJO, yang isinya harus melakukan penggalian terowongan,” terang Arman.

Namun dia mengakui, batu dari hasil galian sebagian dimanfaatkan untuk material pembentuk beton.

“SAJO tidak dibayar untuk material aggregatenya. Melainkan hanya mendapat upah pecah (crushing) dan pencampuran (mixing),” tulis dia.

Namun, menyimak isi dari dua regulasi yang mengatur tentang penambangan, pemerintah telah mengatur satu di antaranya menyangkut izin pemanfaatan.

Pantauan wartawan, pengerukan secara besar-besaran telah dilakukan di banyak tempat dalam rangkaian pelaksanaan proyek pembangunan PLTA Asahan III berkapasitas 174 MW. Mulai untuk pembuatan base camp, jalan, hingga terowongan. Batuan hasil ekskavasi diduga juga dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana proyek nasional itu.

Menyikapi soal ini, Staf Ahli Bupati Asahan, Mahendra, menegaskan, PT SAJO harus membayar pajak daerah kepada Pemkab Asahan terkait penggunaan bebatuan untuk kepentingan pelaksanaan proyek nasional.

“Untuk pemanfaatan itu, setahu saya ya harus ada izin,” ujar mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Asahan ini. (bay/fabe)

USI