News

Pro Kontra Putusan Kebiri Predator Anak: Komnas PA Apresiasi dan Dukung Putusan Pengadilan

FaseBerita.ID – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengapresiasi dan mendukung keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dan diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur yang menjatuhkan hukuman kebiri (kastrasi) kimia kepada Muh bin Syukur pelaku kejahatan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerjo.

“Ini patut diapresiasi dan dan layak pula mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya oleh semua pihak khususnya para penggiat perlindungan anak di Indonesia,” kata Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Rabu (28/8/2019).

Menurut Arist, hukuman kebiri kimia ini merupakan kali pertama yang digunakan dalam peradilan di Indonesia sejak pengesahan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut merupakan penetapan atas Perpu nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua Undang-undang 23 2002 tentang perlindungan anak pada 9 November 2016.

“Undang-Undang itu mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yakni Kebiri lewat suntik kimia atau dikenal dengan “kastrasi” dan beberapa diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia,  pengungkapan identitas pelaku hingga pemasangan alat deteksi elektronik,” terang Arist Merdeka Sirait.

Lanjut dia, dalam perkara ini pelaku divonis karena melanggar pasal 76D junto pasal 81 ayat (2) UU Nomor : 01 tahun 2016 menjatuhkan pidana tambahan berupa  kebiri kimia kepada terdakwa, dan sesuai penelusuran Komnas Perlindungan Anak, selain menerima hukuman kebiri kimia.

“PT Surabaya juga mengabulkan hukuman selain yang ditetapkan oleh PN Mojokerto yaitu pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100.000.000 subsider enam bulan kurungan,” jelasnya.

Menurut dia, pelaku kejahatan Haris Bin Syukur merupakan predator seksual yang telah memperkosa sembilan anak di bawah umur alias Pedofil di daerah Mojokerto yang sejak tahun 2015. Aksi bejat Pemuda tukang las berusia 20 tahun ini berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018.

Penangkapan terhadap pelaku tak lepas dari rekaman CCTV di salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Dia melakukan aksi keji terakhir pada 25 Oktober 2018. Menurut dia, Putusan Hakim dengan menggunakan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap predator kejahatan seksual bukanlah baru pertama sekali di Indonesia.

“Atas tututan Jaksa Kejari Sorong hukuman pidana mati terhadap kedua pelaku kejahatan seksual, Pengadilan Negeri (PN) Sorong di akhir 2018 pernah memutus hukuman pidana seumur hidup lebih rendah dari tuntutan Jaksa kepada dua orang predator kejahatan seksual yang dilakukan kepada seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Sorong Papua Barat, dengan cara setelah pelaku melakukan perkosaan, untuk menghilangkan jejak,  korban dibenamkan di tepi laut yang dipenuhi dengan tanaman bakau,” terangnya.

Untuk itu, jelas Arist. demi tegaknya UU RI. Nomor 17 Tahun 216 dan menimbulkan efek jera,  atas putusan PN Mojokerto ini Komnas Perlindungan Anak segera mendesak agar hukuman kebiri segera dieksekusi. Tak perlu didebat dan dipermasalahkan lagi sebab setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final  wajib dilaksanakan. (mis/osi)