News

Ponton Milik PT SGSR Harus Dibongkar 

TAPTENG, FaseBerita.ID– Sebanyak 4 buah ponton (kapal tongkang) milik PT SGSR (Sinar Gunung Sawit Raya) yang berada di aliran sungai (DAS) Aek Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), disoal warga. Keberadaan ponton yang posisinya membelah sungai Aek Muara Ore menyebabkan terjadinya pengendapan sendimen dan menghalangi aliran sungai menuju hilir.

Akibatnya, warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai Aek Muara Ore sering mengalami kebanjiran. Ponton yang disulap menjadi jembatan penghubung oleh PT SGSR dituding menjadi penyebab banjir. Warga meminta pihak PT SGSR membongkar ponton tersebut dan membuat jembatan penyeberangan permanen.

Menyikapi keluhan warga, Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu, meminta PT SGSR, sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sirandorung dan Manduamas, segera memenuhi tuntutan warga, dengan membongkar ponton yang berada di sungai Aek Muara Ore.

“Kita sudah ke lokasi. Ponton itu ada di dalam areal perkebunan yang dikelola PT SGSR. Miris, kapal tongkang itu dijadikan jembatan,” kata Khairul Kiyedi, saat kunjungan lapangan, Rabu (28/4).

Diungkapkannya, berdasar informasi yang disampaikan warga, keberadaan jembatan ponton tersebut sudah puluhan tahun. Tak heran, rumah warga sering kebanjiran, karena jembatan ponton menghambat arus sungai.

“Sungai itu bukan milik PT SGSR. Jangan seenaknya menaruh ponton sebagai jembatan. Kami minta pihak perusahaan segera membongkar dan membangun jembatan yang permanen,” tukasnya.

Diuraikannya, keberadaan perusahaan seharunya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Bukan menghadirkan mudharat yang membuat masyarakat meradang dan mengeluh. Kiyedi menegaskan, bila pihak perusahaan tidak menyikapi keluhan warga, pihaknya akan melaporkan kondisi tersebut kepada pihak berwajib.

“Ini sudah menyalahi aturan. Kami akan segera menyurati pemerintah daerah agar menyurati kementerian yang terkait,” tegas Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani mengatakan, perusahaan seharusnya membangun jembatan permanen, bukannya menyulap kapal tongkang menjadi alat penyeberangan. Untuk kemaslahatan masyarakat, Ahmad Rivai berjanji untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat.

“Hari ini juga kita ambil keputusan. Ponton kita tutup, karena izinnya tidak ada. Untuk Kamis dan Jum’at bisa dilewati sebelum dibangun jembatan yang permanen,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tapteng, Togu Hutajulu ST MM mengatakan, dari aspek lingkungan, sampai saat ini pemasangan ponton atau kapal tongkang tersebut belum pernah mendapat rekomendasi. Dari kacamatanya, keberadan ponton telah berdampak negatif terhadap lokasi sekitar. Artinya, ada hampangan aliran air dan terjadi sedimentasi yang diakibatkan eceng gondok.

“Dari aspek lingkungan, keberadaan eceng gondok di pengaruhi oleh pemakaian pupuk yang tidak terkendali. Kemudian mengalir ke sungai dan menyebabkan genangan air. Ini harus menjadi perhatian pihak perusahaan,” ujarnya.

Pihaknya juga sepakat dengan pimpinan DPRD Tapteng agar diambil keputusan yang terbaik. Karena dari aspek lingkungan, ada dampak yang timbul atas pemasangan ponton tersebut. (ztm/fabe)