News

Pilkada Digelar 9 Desember 2020, KPU Siantar Tunggu KPU Pusat

FaseBerita.ID – Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020, menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Hal tersebut sesuai hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Selasa (14/4/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Choir Nasution melalui Kordiv PHL, M Adil Saragih saat dikonfirmasi via selulernya, mengatakan, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan pemilu pada tahun 2019, maka tahapan akan dimulai Juni 2020.

“Kalau pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, maka tahapan yang ditunda akan dimulai lagi awal bulan Juni 2020,” ujarnya.

Adil berharap bulan Mei ini wabah covid-19 selesai sehingga pelaksanakan tahapan yang tertunda seperti verifikasi faktual balon perseorangan tidak ada kendala.

“Kalau merujuk putusan MK itu, Pemilihan Gubernur Sumut akan dilaksanakan tahun 2023. Tapi saat ini kita sangat berharap, wabah Covid-19 ini selesai bulan Mei. Walaupun gitu, kita tunggu Perppu ya,” terangnya.

Sebelumnya, tahapan Pilkada Serentak 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, seyogianya pemungutan suara dilaksanakan 23 September 2020.

Namun akibat pandemi Covid-19 semakin menyebar, seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, tahapannya ditunda dan diundur 3 bulan sembari berharap wabah Covid-19 cepat berlalu agar aktivitas kembali normal.

KPU Siantar Tunggu KPU Pusat

Terpisah, Ketua KPU Siantar Daniel Sibarani mengatakan perihal penyelanggaran Pilkada, pihaknya masih menunggu dari KPU Pusat.

“Suratnya ke kita belum ada masuk. Itu kan baru rapat, belum keputusan. Dalam rapat itu kan dikatakan masih akan melakukan rapat berikut tergantung situasi Pandemi Covid 19. Kita juga masih menunggu surat secara resmi dari KPU Pusat,” ujarnya.

Daniel menambahkan dalam hasil rapat tersebut pilkada serentak di undur sampai tanggal 9 Desember 2020. Berarti Pilkada di undur selama 3 bulan.

“Sebelumnya ada tiga opsi pengunduran pilkada. Yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Jadi ini opsi yang 3 bulan dipakai,” ujarnya sembari mengatakan kalau di daerah masih akan menunggu keputusan secara resmi dari KPU RI.

Saat disinggung terkait PPK, PPS yang dinonaktifkan apakah dengan hasil rapat tersebut akan diaktifkan kembali. Daniel mengatakan masih tetap menunggu keputusan dari KPU RI. Daniel juga mengatakan kalau sebelumnya KPU RI menginstruksikan empat penundaan tahapan akibat pendemi Covid-19.

“Pertama pelantikan PPS, kedua verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, yang ketiga pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Yang keempat adalah pemutakhiran data pemilih. Disini kita sudah melantik PPK beserta sekretariat nya dan sudah bekerja selama sebulan. Sedangkan untuk PPS kita sudah memilih dan tinggal melantik. Kalau terkait apakah mereka di aktifkan kembali, kita masih tetap menunggu surat dari KPU RI. Karena sebelumnya KPU RI memberikan surat untuk penonaktifan sementara dan untuk pengaktifan tetap dari KPU RI,” ujarnya sembari menegaskan akan tetap menunggu keputusan KPU RI. (Mag-05/Mag 04)