News

PHK Sepihak, PT PP Lonsum Dituding Langgar Aturan

FaseBerita.ID – PT PP London Sumatra (Lonsum) Indonesia Tbk dituding melakukan pelanggaran hak atas upah pekerja yang dirumahkan pada awal 2020. Tudingan ini disampaikan Pengurus Basis Serbundo PT PP Lonsum Indonesia Tbk, saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/7).

Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) PT PP Lonsum itu, menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada wakil rakyat atas persoalan hak-hak pekerja di perusahaan plat merah tersebut.

Massa menilai, tindakan perusahaan melakukan pemberangusan Serbundo, melanggar hak-hak normatif buruh dan PHK sepihak kepada pengurus dan anggota Basis Serbundo.

Adapun poin pertama, kata Koordinator Aksi, Sugino, meminta tindak tegas pelaku penghalang-halangan berserikat/pemberangusan Serbundo di PT PP Lonsum Tbk Bagerpang Estate, Deli Serdang. Kedua, tindak tegas pengusaha PT PP Lonsum yang melakukan pembayaran upah pokok dan Tunjangan Hari Raya keagamaan pekerja/buruh yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdang dan UMSK Asahan 2020.

Ketiga, hentikan PHK semena-mena tanpa memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial. Keempat, lanjut dia, hapuskan sistem kerja harian lepas dan kontrak di PT PP Lonsum yang melanggar ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kelima, pengusaha PT PP Lonsum diminta mempekerjakan kembali pengurus Basis Serbundo yang di PHK secara semena-mena. Keenam, PT PP Lonsum diminta membayar kekurangan upah pokok pekerja/buruh terhitung mulai Januari sampai Juni 2020 dan membayar kekurangan THR keagamaan tahun ini.

Ketujuh, meminta pihak perusahaan bayar pesangon 33 pekerja harian lepas yang di PHK sepihak tanpa penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial.

“Kami minta agar DPRD Sumut lakukan pengawasan terhadap proses hukum atas pengaduan penghalang-halangan berserikat di PT PP Lonsum Bagerpang Estate, yang telah dilaporkan ke Polda Sumut. Kami juga minta DPRD Sumut lakukan pengawasan terhadap kinerja Gubsu dan Dinas Ketenagakerjaan untuk menjamin terlaksana dan terpenuhinya hak-hak normatif buruh di PT PP Lonsum,” kata dia.

Turut bergabung dalam aksi yakni Serbundo Merah Estate, Bagerpang Palm Oil Mill dan Gunung Melayu Estate.

Usai berorasi di bawah rintik hujan, belasan buruh akhirnya diterima Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Rony Situmorang dan Parsaulian Tambunan. Mereka berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa aksi.

“Nantinya, aspirasi dari teman-teman akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan dijadwalkan rapat dengar pendapat, teman- teman harap bersabar ya,” ujarnya.

Parsaulian menambahkan, beberapa persoalan yang dituntut para buruh karena tindakan perusahaan melakukan pemberangusan hak-hak normatif buruh secara sepihak. Tuntutan buruh tersebut akan disampaikan ke Komisi E DPRD Sumut yang membidangi ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti. “Kebetulan Komisi E menjadwalkan RDP dengan Disnaker Sumut pada 27 Juli 2020, bisa menyertakan pihak Serbundo membahas kelanjutan aspirasi yang disampaikan,” ujar dia. (prn/ila)