News

Pertanggungjawaban Dana Reses Miliaran Rupiah DPRD Labuhanbatu Pakai Kuitansi

FaseBerita.ID – Miliaran rupiah dana belanja barang dan jasa reses DPRD Kabupaten Labuhanbatu dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kuitansi dan bon faktur.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Labuhanbatu Indra Sila saat dikonfirmasi via percakapan telepon, Rabu (17/6).

Menurut Indra, pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja barang dan jasa reses yang terdiri dari belanja sewa teratak, sewa sound system dan khususnya belanja makan minum reses yang tahun anggaran 2020 nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih, menggunakan kuitansi dan bin faktur.

“Iya. Pertanggung jawabannya menggunakan kuitansi dan bon faktur” ujar Indra menjawab wartawan.

Saat disinggung bahwa itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50juta, sedangkan untuk pengadan barang dan jasa yang nilainya lebih dari 200 juta harus menggunakan kontrak berbentuk surat perjanjian, Indra membantahnya.
“Tidak. Tidak seperti itu” jawab Indra singkat.

Bahkan Indra juga mengaku bahwa belanja barang dan jasa reses khususnya belanja makan minum yang nilainya tahun anggaran 2020 mencapai Rp 2 miliar lebih, tidak harus melalui proses tender.

“Apa dasarnya kalau itu harus ditender?” ujar Indra balik bertanya.

Saat dijawab bahwa dasarnya adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebaliknya Indra tidak  mampu memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar hukum belanja makan minum reses itu tidak harus ditender.

Sebelumnya, belanja barang dan jasa reses tahun 2020 senilai Rp 3,375 miliar yang terdiri dari belanja makan minum reses yang mencapai Rp 2 miliar lebih dan belanja sewa teratak serta sewa sound system disoal oleh aktivis KIAMaT (Koaliasi Independen Anti Mafia Terstruktur) Ishak, karena pengelolaannya diduga menyalahi Perpres nomor 16 tahun  2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Ishak, belanja barang dan jasa reses terutama untuk belanja makan minum reses yang nilainya lebih dari Rp 2 miliar dari total Rp 3,375 miliar alokasi dana belanja barang dan jasa reses tahun 2020, pengelolaan tidak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dugaan itu kata Ishak terungkap dari pengakuan Kabag Persidangan DPRD Labuhanbatu Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengtakan bahwa belanja barang dan jasa senilai Rp 3,375 miliar dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD dengan mengalokasikan Rp 25 juta dalam bentuk uang tunai kepada para anggota DPRD untuk satu kali reses sebagai biaya belanja makan minum, sewa teratak dan sewa sound system.

“Belanja barang dan jasa reses, apalagi belanja makan dan minum reses yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, pengadaannya harus melalui mekanisme tender sebagaimana diatur Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau cara yang dipakai dengan mengalokasikan Rp 25 juta per anggota DPRD dasar hukumnya, apa?” kata Ishak.

Kemudian lanjut Ishak, pengadaan belanja makan minum reses yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, kontraknya harus berbentuk surat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (5).

“Karena nilainya sudah lebih dari Rp 200 juta, maka bentuk kontrak dalam pengadaan belanja makan minum reses harus menggunakan kontrak surat perjanjian” terang Ishak.

Ishak menambahkan, dengan membelanjakan uang itu berbentuk barang, akan lebih tepat sasaran ketimbang mengalokasikannya dalam bentuk uang senilai Rp 2 juta per anggota DPRD untuk sekali reses.

Hal itu sesuai dengan tujuan dari  pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a)  yakni untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Sebaliknya, pengelolaan anggaran reses oleh Sekretriat DPRD dalam bentuk uang Rp 25 juta per anggota DPRD untuk setiap satu kali reses, berpotensi mengakibatkan penggunaan anggaran tidak tepat. Ia pun mendedak agar anggaran itu untuk diusut.

“Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum. Bongkar seperti apa dokumen pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya telusuri. Jika ada yang menyimpang, maka harus ada yang bertanggung jawab” pinta Ishak. (nik/rah)