News

Pertama dan Terakhir: Rencana Pasar Murah Ramadan Expo di Pelataran GOR

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar, terhadap aset Gedung Olah Raga (GOR) di Jalan Merdeka, Kelurahan Pardomuan yang sudah pada proses peralihan Bangun Guna Serah (BGS) atau dikenal dengan istilah asing Build Operate and Transefer (BOT) mendapat dukungan dari masyarakat Kelurahan Pardomuan.

Masyarakat Pardomuan berharap sebelum masuk pada tahap pembangunan, agar kiranya warga bisa memanfaatkan pelataran GOR untuk pertama dan terakhir di momen Ramadan dengan menggagas Pasar Murah Ramadan Expo, dirangkai dengan santunan yatim piatu.

“Kita meminta memanfaatkan pelataran GOR, dengan lebih dulu memberitahukan permohonan kepada Pemko Siantar, melalui surat yang turut menyertakan dukungan KTP warga, untuk melaksanakan Pasar Murah Ramadhan Expo,” kata Haris Sianturi didampingi Edward Manurung, atas nama warga sekitaran GOR, Kelurahan Pardomuan, Selasa (14/5).

Haris juga mengatakan, bahwa gagasan Pasar Murah Ramadan Expo ini, adalah untuk yang pertam dan terakhir. Mengingat selama ini, yang menjadi penyelenggara atau yang memanfaatkan GOR tersebut orang lain, yang tidak bersinggungan langsung dengan keberadaan selama berdirinya GOR.

“Selama ini kita hanya menjadi penonton dan orang luar yang menjadi penggagas. Makanya sebelum pembangunan dimulai, warga memanfaatkannya di momen Ramadan ini,” kata Haris Sianturi.

Terkait legitimasi pemanfaatan GOR, Haris mengatakan bahwa yang menjadi penyelenggara Pasar Murah Ramadan Expo kali ini, bukanlan wadah organisasi atau perusahaan, seperti yang sebelumnya, melainkan warga yang selama ini turut menjaga keberadaan GOR.

Sehingga yang perlu dilakukan warga adalah berkomunikasi, memberitahukan kepada Pihak Pemerintahan, mulai dari Kelurahan sampai ke Stake holder pemerintahan yang berkompeten terhadap keberadaan GOR, dan ini tidak bertentangan dengan proses BGS atau BOT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (pra)