News

Penyaluran Dana PKH di Desa Pastob Jae Tidak Tepat Sasaran

FaseBerita.ID – Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pastob Jae, Kecamatan Sorkam, dinilai tidak tepat sasaran.

Hal ini sesuai investigasi dari laporan masyarakat kepada Lembaga Independent Pengawasan Pengguna Anggaran (LIPPAN ) Sumut melalui Bagian Aktivis dan Investigasi Sibolga/Tapanuli Tengah, Roi Parlin Situmeang, Kamis (18/6) di Sibolga.

Menurut dia, nama penerima PKH di Desa Pastob tidak tepat sasaran, di antaranya ada aparat desa, ada istri aparat desa, bahkan ada warga yang termasuk mapan dan memiliki kendaraan, masuk sebagai penerima program PKH.

“Seperti penerima PKH atas nama Urilam Simamora, di daftar penerima nomor 56, alamat Jalan Simargarap Dusun II Pastob Jae, merupakan sekretaris desa, kemudian Nurlatifa Marbun, penerima nomor 31 beralamat Jalan Bunga Dusun I merupakan istri kepala lorong (keplor) dusun I dan Selma Simamora penerima nomor 1, alamat Jalan Gereja HKBP, suaminya Ketua BPD (Badan Pembangunan Desa),” jelas Roi.

Lanjut dia, ada juga Suria Manalu, penerima nomor 7 beralamat di Jalan Simargarap, jabatan suaminya Keplor Dusun II, Sinta Uli Marbun penerima nomor 59 jabatan suaminya Keplor III. Kemudian dari tujuh puluhan penerima PKH, banyak yang tidak layak lagi untuk menerima, namun tetap tercantum sebagai penerima PKH.

“Di antaranya Mita Silaban penerima nomor 52, beralamat di Jalan Bakelok Dusun I yang sehari-hari merupakan toke pisang dan miliki tanah yang luas. Kemudian Lamsinur Bakkara nomor 35 beralamat di Jalan Simargarap Dusun I, suaminya merupakan pegawai PLN Unit Sorkam, Delima Simamora nomor 23 beralamat di Jalan Kp Bakelok Dusun I, dia miliki warung kopi rumah beton dan memiliki kendaraan,” jelasnya.

Kemudian katanya, Irdawati Habeahan nomor 42 beralamat di Jalan Banjarmasin, memiliki harta yang banyak dan miliki kendaraan, rumah beton.

Selanjutnya Linnaria Hutagalung nomor 58 beralamat di Dusun II memiliki mobil pribadi. Asnaria Marbun nomor 68 beralamat di Jalan Banjarmasin Dusun II. Ia termasuk warga mampu dan memiliki tanah dan bangunan.

“Kita harapkan agar penerima PKH ini ditinjau kembali, masih banyak warga lainnya yang benar-benar tidak mampu dan butuh PKH ini,” harapnya.

Sementara itu Pejabat Harian Kepala Desa Pastob Jae, Joslin Hasudungan Simamora saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (17/6) menyampaikan bahwa penetapan penerima PKH ini merupakan kewenangan kementrian yang langsung turun untuk mendata melalui pendamping desa.

“Kementerian Sosial langsung meng-SK-kan pendamping desa, merekalah yang turun untuk mendata penerima PKH ini,” terangnya. (mis)

USI