News

Pengusaha Ikan dan Tangkahan Mengadu ke Walikota

FaseBerita.ID – Puluhan pengusaha kapal penangkap ikan dan pengusaha tangkahan yang tergabung dalam APPC Sibolga mengadukan nasib mereka ke Walikota Sibolga terkait adanya keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (PPNS) yang mengharuskan kapal-kapal penangkap ikan sandar dan bongkar muat di pelabuhan perikanan. Para pengusaha ini hadir pada pertemuan di ruang rapat lantai II Kantor Walikota Sibolga, Selasa (8/12) lalu.

Pada pertemuan itu rombongan pengusaha kapal ikan dan tangkahan ini didampingi Wakil Ketua DPRD Jamil zeb Tumori dan Ketua APPC Sibolga/Tapteng Kastamansyah Hutabarat. Sementara Walikota didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Sibolga Binsar Manalu, Asisten Hendra Darmalius yang juga mantan Kadis Kelautan Sibolga.

Menurut Ketua APPC Kastamansyah Hutabarat, kebijakan Kepala PPN ini bukan hanya menyangkut kehidupan para pengusaha kapal ikan maupun tangkahan saja, namun ini menyangkut kehidupan orang banyak.

“Jika semua kapal penangkap ikan harus sandar di Pelabuhan PPN Sibolga, tentu akan mematikan tangkahan-tangkahan lain. Juga akan mematikan kehidupan masyarakat lainnya. Seperti penimbang ikan, penjual es, serta stake holder terkait lainnya. Oleh karena itu, kami berharap bapak Walikota Sibolga dapat turun tangan mengatasi ini. Sebab jika hal ini terjadi, tentu akan menyebabkan banyaknya warga Sibolga yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian,” jelasnya.

Sementara itu, Jamil zeb Tumori dalam pertemuan tersebut menyampaikan, kebijakan dari PPN Sibolga yang mengharuskan berlabuh di Pelabuhan PPN dengan sanksi. Jika tidak dipatuhi, tidak akan memberikan izin berlayar dan sudah sangat mengkhawatirkan sekali.

“Kita berharap agar Walikota Sibolga dapat bertindak tegas dalam menyakapi situasi ini. Sebab tentunya masyarakat juga akan terimbas dengan kebijakan ini. Jika hanya sekadar sandar di Pelabuhan PPN Sibolga, tidak apa-apa. Sementara fasilitas penunjang di sana pun masih kurang maksimal. Jika hanya untuk kapal yang hanya melintas saja, itu tidak menjadi persoalan. Namun jika itu berlaku untuk pengusaha kapal ikan dan pengusaha tangkahan, tentu akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi mereka,” terangnya.

Walikota Sibolga Drs Syarfi Hutauruk yang menanggapi keluhan masyarakat tersebut mengakui bahwa memang sejak Maret 2020, usaha bidang perikanan banyak terganggu akibat Covid-19 merebak di Indonesia. Untuk itu, dirinya meminta kepada stake holder terkait agar jangan justru menambah persoalan kepada para pengusaha perikanan tangkap, sebab tanpa diganggu pun, mereka sudah terganggu akibat kondisi ini.

“Memang aturan ada bagi para pemilik kapal untuk sandar. Namun sesuai UU No 21 tahun 2009, hal ini diperuntukkan bagi kapal-kapal pendatang. Memang semua pejabat pasti ingin tunjukkan prestasi saat menjabat, namun hendaknya keputusan atau kebijakan itu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Apa yang sudah dibuat oleh PPN Sibolga harus dipertimbangkan dulu. Kita ingin berdiskusi dengan PPN Sibolga terlebih dahulu,” tegasya.

Menurut dia, PPN Sibolga itu merupakan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu perlu pertimbangan demi kepentingan masyarakat. Mematikan tangkahan itu tidak mungkin, sebab mereka sudah ada sejak lama. Berapa banyak masyarakat yang bekerja di tangkahan, ke mana mereka itu nantinya jika tangkahan itu mati. Tentu pengangguran akan tinggi dan ini akan menjadi masalah bagi pemerintah.

“Pemimpin mana yang bisa tidur nyenyak jika rakyatnya kelaparan? Hari ini saya akan surat Kepala PPN Sibolga dan ditembuskan ke Menteri Kelautan serta Direktorat Jenderal, agar keputusan itu tidak diberlakukan.

Kemudian kita akan undang PPN Sibolga untuk berdiskusi yang dihadiri Muspida lainnya. Kemudian kita juga akan menyurati Kementrian Kelautan tentang keluhan nelayan pengurusan izin berlayar yang begitu sulit,” jelasya. (mis/fabe)

USI