News

Penggunaan Dana BOS di Siantar Sarat Korupsi: BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara di 13 Sekolah

FaseBerita.ID – Penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 di Kota Pematangsiantar diduga sarat korupsi. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian negara di beberapa sekolah di kota ini.

Selain itu, penggunaan anggaran dana BOS ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak sekolah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkini dari BPK, dengan nomor No.38.C/LHP/XVIII.MDN/04/2020 tanggal 9 April 2020, ditemukan adanya kelebihan pembayaran belanja BOS sebesar Rp 860 juta, dan adanya belanja BOS yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp1,5 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp23,4 miliar.

BPK menilai laporan pertanggungjawaban belanja di 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Pematangsiantar dalam membelanjakan BOS tidak sesuai antara tagihan dan kenyataannya.

Bahkan ada dugaan campur tangan pihak kepala sekolah masing-masing dalam melakukan mark-up belanja dengan rekanan.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Rosmayana Marpaung mengaku belum pernah menerima LHP BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara di instansinya.

“Belum ada sama saya LHP-nya. Lagipula penggunaan Dana BOS dikelola oleh kepala sekolah masing-masing. Kami hanya monitoring saja. Malah kami takut kalau terlalu ikut campur,” ujarnya.

Dari monitoring atau pengawasan yang dilakukan, Rosmayana justru mengaku belanja operasional sekolah tersebut telah sesuai penggunaannya. Hal itu juga sudah sesuai dengan audit tim Inspektorat Kota Pematangsiantar.

“Kalau di kita, hasilnya sesuai. Makanya coba hitung-hitungannya tanyakan ke Inspektorat Kota Pematangsiantar saja. Mereka lebih tahu,” saran Rosmayana kepada wartawan.

Namun disinggung bagaimana langkah Dinas Pendidikan selanjutnya menanggapi instruksi BPK RI, agar Pemko Pematangsiantar menagih balik kelebihan belanja sekolah, ia menyampaikan harus ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah.

“Ya, memang kita ditegur. Kalau memang begitu, ya kita minta kepala sekolah mengembalikan uang itu lah sebelum batas waktu 60 hari,” jelasnya.

Terpisah, Ratama Saragih sebagai pengamat anggaran dan kebijakan publik mengatakan, bahwa modus-modus yang dilakukan oleh penyedia barang, ATK tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak sekolah dan atau Dinas Pendidikan.

“Ini bukti adanya kelalaian yang disengaja terjadi. Sehingga kemudian ditafsirkan sebagai unsur ketidaksengajaan. Ini tidak boleh terjadi, dan harus diperingatkan dan ditindaklanjuti agar kerugian negara bisa ditarik serta digunakan untuk rakyat,” ujar Ratama. (Mag-04/fi)