News

Pengelolaan RSUD Sibuhuan Janggal

PALAS, FaseBerita.ID – Permasalahan RSUD Sibuhuan belakangan ini terus menjadi sorotan. Berawal dari mogoknya tenaga medis dan paramedis, hingga mundurnya dua dokter spesialis dan akhirnya terbongkar kebijakan yang dinilai tidak tepat dalam pengalokasian jasa bagi tenaga medis yang bersumber dari BPJS Kesehatan.

Selidik punya selidik, pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan dinilai ‘mengangkangi’ aturan yang ada. Yakni terkait kebijakan dalam penentuan alokasi jasa bagi tenaga medis dan non medis yang bersumber dari pasien BPJS Kesehatan.

Dalam hal ini, penentuan besaran jasa tenaga medis tersebut, RSUD tidak melibatkan Dinas Kesehatan. Padahal, merujuk pada Peraturan Bupati Palas nomor 37 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok, dan fungsi RSUD Sibuhuan, tertera bahwa RSUD masih berstatus unit pelaksana teknis (UPT), di bawah dinas kesehatan.

Disitu jelas disebutkan bahwa RSUD dipimpin seorang kepala yang disebut direktur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Palas. Nyatanya, tak ada melibatkan dinkes.

Tak hanya itu, Permenkes nomor 21 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN, juga menegaskan keterlibatan dinas kesehatan daerah. Tertera pada pasal 3 ayat empat berbunyi, besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan SKPD dinas kesehatan. Lagi-lagi tak melibatkan dinas kesehatan.

Baru-baru ini, Kepala Dinas Kesehatan Palas Hj Lely Ramayulis saat dimintai keterangan terkait permasalahan RSUD Sibuhuan, terkesan enggan mengomentari. Alasannya, karena pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan menyangkut RSUD Sibuhuan.

Menyikapi persoalan ini, Ketua Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara Ansor Harahap menilai ada persoalan yang baru terungkap dari kasus RSUD. Kurangnya koordinasi berjenjang dan tidak adanya pelibatan Dinas Kesehatan menjadi masalah tersendiri.

“Berarti Pemkab tidak melakukan harmonisasi regulasi menyangkut perubahan kewenangan, sehingga bobot atau relasi tanggungjawab antara Dinkes dengan RSUD terpisah atau berjarak cukup jauh,” kata Ansor.

Di sisi lain, Ansor juga menyinggung fungsi pengawasan DPRD yang tidak berjalan. Yang tentunya diketahui dewan.

“Kenapa dibiarkan masalah perubahan struktur kewenangan tidak jalan,” tambahnya.

Namun, persoalan yang paling mendasar, terang pria asal Sosopan ini, adalah kesungguhan Pemkab Padang Lawas (Palas) dalam mengelola sektor kesehatan di Palas. Khususnya, permasalahan RSUD yang kini sangat memprihatinkan.

“Bupati tidak menempatkan orang yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam memimpin pengelolaan RSUD,” paparnya lagi. (tan)