News

Pengawasan Izin ABT Sangat Lemah

FaseBerita.ID – Maraknya pengusaha yang diduga tak mengantongi izin resmi Air Bawah Tanah (ABT) dari Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara, memicu kecemburuan sosial bagi sejumlah pengusaha di Kabupaten Asahan yang memiliki izin resmi.

Penegak peraturan daerah (Perda) dianggap mandul hingga potensi pengemplang pajak tinggi di Asahan.

“Hal ini tak boleh dibiarkan, Pemprovsu harus segera turun ke daerah terutama di Kabupaten Asahan. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak buruk bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membahayakan keseimbangan alam. Jika tidak didata dan ditertibkan bisa saja permukaan tanah amblas, sebab air terlalu banyak yang diserap dari bawah tanah tanpa pengawasan,” tutur seorang tokoh pemuda Asahan, Sarifuddin, Kamis (18/7), di Kisaran.

Selain itu, sambungnya, pajak penghasilan dari usaha pengguna ABT tidak terserap. “Seperti kita ketahui, sejumlah unit usaha yang bergerak di pencucian kendaraan bermotor (doorsmeer) di Kisaran seperti kawasan pencucian mobil di  Jalan Imam Bonjol depan Masjid Raya Kisaran, sekira seratusan mobil dicuci dengan tarif Rp40.000- Rp60.000 per satu kendaraan roda empat. Tentunya jika tidak dilengkapi izin ABT nya maka tak terseraplah pajaknya,” terangnya lagi.

Sarifuddin juga mengatakan, sekitar puluhan pengusaha doorsmeer di Kota Kisaran gunakan ABT selama bertahun-tahun lamanya, namun faktanya situasi ini tak membawa keuntungan dan sumbangsih kepada Pemkab Asahan.

“Akibat ulah sejumlah oknum pemilik usaha Doorsmeer di Asahan ini sangat menyedihkan, aparat hukum harus menggandeng dinas terkait agar upaya kriminalisasi alam dapat ditekan,” sebutnya lagi.

Saat awak media menyambangi salah satu usaha doorsmeer “S” di depan Masjid Raya Kisaran, salah seorang karyawan doorsmeer mengatakan tak tau menahu tentang plang izin ABT dari Pemprovsu itu.

“Kalau izin dan plangnya, saya tak tau Bang, nanti saya sampaikan situasi pertanyaan ini ke managar Doorsmeer Sahabat,” ujar pegawai doorsmeer ini.

Terpisah, menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda ) Kabupaten Asahan Drs Mahendra MM mengakui, sejumlah pengusaha yang menggunakan air bawah tanah belum terserap pajaknya.

“Pengusaha-pengusaha itu diduga tak kantongi izin resmi dari Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara, maka pajaknya tak bisa kita serap. Kita berharap pihak kepolisian dan penegak Perda dapat lebih sigap melihat kondisi ini untuk kemajuan pendapatan Asahan,” katanya.

Perlu diketahui, sambung Drs Mahendra, PAD air bawah tanah  per Juli 2019 sudah terkumpul Rp642.450.752.00.

“Target yang harus dicapai sekira 2 miliar rupiah lebih, ini jadi beban Pemkab jika pengusaha tetap nakal tak mau urus izin, dan tak mau bayar pajak,” jelasnya.

Mahendra juga meminta masyarakat harus taat hukum juga taat pajak, sebab biaya  pembangunan disumbang besar dari sektor pajak. (zas/ahu)