News

Penerapan Beban Tetap ke Pelanggan PDAM Tirtauli Berpotensi Langgar UU Perlindungan Konsumen

FaseBerita.ID – Perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 berpotensi dilanggar PDAM Tirtauli dengan adanya kebijakan Penerapan Beban Tetap.

Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Denny Torang H Siahaan, Jumat (19/2/2021) menjelaskan, selain berpotensi melanggar Undang-undang, kebijakan tersebut juga tidak tepat waktu. Dimana kebijakan tersebut akan menambah beban pelanggan, dalam kondisi sulit dalam pandemik Covid-19.

“Inikan masa pandemi Covid-19, kok bisalah tega-teganya PDAM Tirtauli menambah beban masyarakat dengan akan memberlakukannya penetapan beban tetap,” katanya.

Dijelaskan politisi PDIP ini, PDAM Tirtauli didirikan bukan semata-mata mencari keuntungan banyak, karena perusahaan yang bersifat sosial. Kalau memang dasar penetapan beban sesuai dengan peraturan yang berlaku, selayaknya dilakukan uji dulu, bukan malah sosialisasi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirtauli baru ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Direksi PDAM Tirtauli harus hati- hati dengan kebijakan tentang menetapkan beban tetap terhadap masyarakat pelanggan/konsumen.

“Asal jangan merugikan konsumen, karena dapat melanggar UU Perlindungan No. 8 tahun 1999,” imbuhnya.

Dalam hal ini Hak Konsumen sudah dilanggar pada Pasal 4 poin c, d, g. “Untuk menetapkan beban tetap contohnya Pemakai 10 M.3, sedangkan konsumen tidakk memakai (kadang pakai kadang tidak) tapi di tetapkan 10.m3 inilah yang merugikan konsumen kalau konsumen tidak setuju,” jelasnya.

“Sedangkan di surat keputusan Direksi/Walikota kalau tidak memakai air dalam berkepanjangan sampai 1 atau 2 tahun, Pelanggan boleh mengusulkan tutup sementara jangka waktunya enam bulan dikenakan biaya. Ini sudah diatur dalam Peraturan Direksi/Walikota. Jadi kayaknya Peraturan dan usulan Penetapan biaya beban sudah tumpang tindih,” sebut Denny Siahaan.

“Sebaiknya, untuk melaksanakan ini harus ada survey kelayakan door to door ke pelanggan/konsumen oleh pihak independen dari mahasiswa yang ada di Siantar. Bukan langsung sosialisasi,” tegas Denny lagi.

Adapun syarat-syarat untuk ada dalam penetapan biaya pada konsumen pelanggan antara lain, ada hasil audit BPKP merujuk tentang penetapan biaya beban pemakaian, harus ada persetujuan dari Konsumen Pelanggan yang dibebankan. Supaya tidak melanggar UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti diketahui, penerapan beban tetap Perumda Tirtauli mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016 dan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor : 690/661/XXI/WK Tahun 2020. Pemberlakukan beban tetap dijadwalkan pada bulan Maret untuk menyasar perusahaan dan konsumen. (esa/fabe)

USI