News

Pemko Siantar Tak Punya Regulasi Sendiri Soal Penanganan Covid-19

FaseBerita.ID – Pemko Pematangsiantar dinilai tidak serius dalam menangani masalah Pendemi Covid-19. Hal ini terungkap ketika salahseorang warga mengadukan permasalahan yang dialaminya ke Gugus Tugas Pemko Siantar.

Warga bernama Fatimah Siregar, Senin (18/5) mempertanyakan regulasi yang dijalankan Pemko terkait penanganan Covid-19.

“Saya datang kemari mempertanyakan kepada pemerintah terkait regulasi penyebaran covid-19,” ujarnya kepada gugus tugas yang pada saat itu diterima langsung oleh Jubir Gugus Tugas Daniel Siregar dan Koordinator Gugus Tugas Pardamean Manurung.

Fatimah mengatakan, selama pandemi ini, dia menginginkan kenyamanan bagi masyarakat baik pengusaha tempat makanan dan lainnya dalam menjalankan usaha. Sehingga tidak ada rasa tebang pilih yang dialami pengusaha dan masyarakat.

“Yang kami alami selama ini, karena tidak adanya peraturan yang jelas, saya dan sebagian pengusaha makanan lainnya merasa ada diskriminasi di antara kami. Untuk menghindari dugaan yang tidak jelas, tolong berikan kami peraturan yang jelas biar bisa kami patuhi,” tegas Fatimah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Daniel dan Pardamean kebingungan dan menyebutkan akan melakukan rapat terkait laporan tersebut.

“Ya, nanti kita rapatkan kepada tim tentang ini,” ucapnya.

Saat ditanya langsung terkait regulasi tersebut, Pardeman menyebutkan mereka mengikuti aturan pusat.

“Regulasi yang selama ini kami ikutkan itu regulasi dari pusat seperti imbauan. Kami juga butuh bantuan rekan-rekan jugalah, karena kondisi masyarakat sekarang memakai masker dan pola hidup yang sehat juga masih kurang,” ujarnya.

Ditanya imbauan tersebut dilakukan sejak jam berapa saja,  Pardamean mengaku bahwa imbauan itu dilakukan sejak sore hari.

“Selama ini sudah kita lakukan. Namun sejak Ramadan, kita mulai sejak pukul 16.30 Wib hingga mau berbuka puasa. Kalau malam hari Satpol PP tetap memantau komunitas warga yang berinteraksi di sekitar lingkungan,” jelasnya.

Di singgung apakah himbauan tersebut dilakukan kesemua tempat, sebab ada beberapa tempat yang tetap membuka toko, sedangkan tempat lain dilakukan tindakan tegas oleh petugas.

“Oke laporannya akan kami tindak lanjuti kepada pengusaha yang membandel,” ucapnya.

Namun ketika ditanya apakah ada regulasi terkait tindakan penyemprotan langsung kepada masyarakat atau tempat usaha,  Pardamean mengatakan ada. Namun dia tidak dapat menyebutkan regulasi tersebut.

“Ada regulasinya, dan kemarin ada surat edarannya. Kalau mau tau lihat saja di Humas,” ujarnya sembari menyarankan wartawan melihat langsung ke humas.

Namun, saat media ini menanyakan terkait surat regulasi tersebut, Mardiana selaku Kabag Humas protokoler justru menyarankan agar wartawan menanyakan langsung ke Kominfo.

“Humas bukan kami lagi. Kami hanya bagian protokoler. Humas sekarang di Kominfo,” ujarnya singkat.

Namun sayang, PJ Sekda Kota Siantar Kusdianto justru memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga membingungkan Fatimah, yang ingin mengetahui aturan tersebut.

Hal ini dialaminya saat mengadu ke Sekda terkait tindakan dalam penanganan Covid-19.

Diceritakan Fatimah Siregar yang mendatangi Pemko Siantar, Senin (18/05/2020) terkait tindakan penyemprotan Satpol PP terhadap salah satu cafe di dekat rumahnya. Dia ingin menanyakan regulasi yang dipakai oleh Pemko Siantar ketika melakukan tindakan tersebut.

Awalnya Fatimah mendatangi PJ Sekda Kota Siantar Kusdianto, dia mempertanyakan regulasi yang dipakai oleh Pemko dalam melakukan tindakan penyemprotan tersebut. Namun betapa kagetnya Fatimah ketika dia mendengar jawaban Kusdianto yang menyebutkan jika mereka belum memiliki regulasi terhadap hal tersebut.

“Masa katanya tidak ada regulasi, kan bingung kita,” ujarnya kepada wartawan.

Kemudian Fatimah menanyakan lagi jika akibat dari penyemprotan tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat, siapakah yang bertanggung jawab, Sekda malah menyebutkan dirinya bukan bagian dalam gugus tugas, sehingga menyarankan bertanya kepada gugus tugas.

“Terus ku tanya, itu air apa yang disiram, dia bilang air disinfektan. Baru ku bilang itukan mengandung alkohol, jika terkena barang-barang elektronik atau colokan, terus terjadi korslet dan terjadi kebakaran, siapa yang bertanggung jawab? Tapi aku malah disuruh nanya ke gugus tugas,” ungkapnya kesal.

Kemudian, kata Fatimah, dia menanyakan posisi Sekda digugus tugas sebagai apa, Kusdianto menyebutkan dirinya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas 6.

“Dia bilang bukan bagiannya. Tapi waktu saya tanya dia bilang sebagai wakil ketua enam, kan lucu,” sebutnya.

Enggan berdebat dengan para pejabat itu, kemudian Fatimah menanyakan siapa yang dapat ia temui untuk melaporkan apa yang terjadi terhadapnya.

Akhirnya Sekda mempertemukan Fatimah kepada Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Daniel Siregar dan Kordinator Gugus Tugas Pardamean Manurung. (Mag 04)