News

Pemkab Taput Berlakukan Sidang TABG dalam Proses Penerbitan IMB

TAPUT, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memberlakukan proses Sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proses sidang pemohon dan TABG untuk penerbitan IMB itu dilakukan secara transparan. Selanjutnya berita acara sidang berisi penilaian  oleh TABG atas pemohonan IMB akan dimasukkan ke dalam sistiem online.

Kadis PUPR Anggiat Rajagukguk usai Sidang TABG bersama lima pemohon yang secara bergantian mengikuti proses sidang bertempat di ruang Balai Data Dinas PUPR, mengatakan bahwa penerapan sistem ini sesuai dengan  Peraturan Menteri PU-PR Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Selain Peraturan Menteri tersebut, proses perizinan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga amanat Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ucap Anggiat Rajagukguk, Minggu (4/8/2019).

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan telah menerbitkan SK Tim Ahli Bangunan Gedung yang merupakan gabungan dari beberapa OPD Teknis, Akademisi dan praktisi/Asosiasi. Selanjutnya, TABG dijadwalkan akan bersidang satu kali setiap bulan sesuai dengan permohonan IMB. Pemohon harus melewati sidang dengan penilai dari TABG.

Setelah menyampaikan perencanaan gambar bangunan gedung, masing-masing dari TABG memberikan penilaian tentang gambar konstruksi bangunan, dan jika ada kekurangan maka TABG akan menyampaikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Kekurangan ini bisa dilengkapi secara online.

“Jika persyaratan gambar sudah sesuai dan pembayaran retribusi juga sudah dilakukan secara online, setelah itu IMBnya pun akan dapat diterima atau diprint oleh pemohon dari sistim online perijinan tersebut. Harapan bapak Bupati dengan sistem baru ini, selain untuk memudahkan pengurusan IMB juga untuk penataan bangunan masyarakat sesuai dengan RTRW serta perlu memperhatikan kondisi daerah kita yang rawan gempa,” ucap Anggiat Rajagukguk.

Kabid Penataan Ruang dan Pertamanan Dinas PUPR Afrinton Siregar menambahkan bahwa Pemkab Tapanuli Utara adalah yang pertama di Sumatera Utara yang telah menerapkan SIMBG milik Kementerian PUPR ini.

“Dinas PUPR dan Dinas Perijinan merupakan admin SIMBG Kabupaten yang melibatkan Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Setiap hasil dan rekomendasi tentang kelengkapan dapat di uplode secara online pada simbg.go.id yang terkoneksi dengan online system submission (oss),” ucap Kabid yang juga sebagai Wakil Ketua TABG.

Sepintas dalam sidang TABG kemaren, Ketua TABG Henry Situmorang mengatakan, setelah proses sidang dan penerbitan IMB, maka pemohon harus melakukan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang  diberikan kepada TABG.

Apabila bangunan  tidak sesuai dengan gambar yang diberikan, maka saat dilakukan pemeriksaan oleh bagian pengendalian dari perijinan,harus siap untuk dibongkar. (as/osi)