News

Pemkab Tandatangani Pernyataan Komitmen Penyelesaian Peningkatan Opini

LABUHANBATU, FaseBerita.ID – Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe telah menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian peningkatan opini dan penyerahan matriks action plan penyelesaian tindak lanjut oleh bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota, pada pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, Rabu (26/6/2019), di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Dalam kegiatan ini, ada tiga agenda yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu, penyerahan laporan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK per-19 Juni 2019, kemudian pengarahan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara tentang langkah-langkah meningkatkan pencapaian opini, dan penandatanganan pernyataan komitmen penyelesaian peningkatan opini, serta penyerahan matriks action plan penyelesaian tindak lanjut oleh bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota pada pemerintah daerah yang belum memperoleh opni WTP.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara VM Ambar Wahyuni dalam kegiatan ini menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menjelaskan masalah signifikan yang mempengaruhi opini atas LKPD tahun 2018, langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah, dan pedoman/ketentuan terbaru yang berhubungan dengan permasalahan opini.

Kemudian, untuk mendorong kepala daerah dan jajarannya berkomitmen menindaklanjuti permasalahan yang mempengaruhi opini, sehingga opini atas LKPD tahun 2019 dapat meningkat lebih baik.

Selain itu adalah untuk menyampaikan progress tindak lanjut ke-BPK setiap bulan selama semester II tahun 2019. Ambar Wahyuni dalam kesempatan ini memaparkan tentang jenis pemeriksaan BPK.

Pertama, keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang dapat menghasilkan opini.

Kedua, kinerja yaitu pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Ketiga, dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan terkait keuangan (belanja, pendapatan) pemeriksaan investigasi yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini juga menegaskan, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate dislosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Acara yang dihadiri para bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota se Sumatera Utara ini, terlihat juga hadir Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Zainuddin Harahap, Kepala BPKAD Indra Sila dan Kadis Kominfo Labuhanbatu H Muhammad Ihsan Harahap. (nik/ahu)

USI