News

Pemkab Simalungun Tunda Pilpanag Serentak Tahun 2022

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Pemkab Simalungun menunda pemilihan pangulu serentak tahun 2022, namun ditolak Keluarga Besar Pangulu se Simalungun melalui aksi.

Alasan penolakan, penundaan merugikan masyarakat nagori Simalungun karena hak demokrasinya ditunda, pelayanan dengan penunjukan pejabat pelaksana tetap tidak akan lebih maksimal jika kepala desa definitif menjabat, dan jika ditunda hingga tahun 2023 maka kelompok 248 yang berakhir masa jabatanya tahun 2022 akan bergabung dengan 77 pangulu yang masa jabatannya berakhir 2023. Sementara tahun 2023 sudah memasuki tahapan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024, dinilai lebih riskan menggelar Pilkades untuk 325 nagori.

Ketua KBPS Raslan Purba, Sekretaris Sahdinson Saragih didampingi Irawadi di Kantor DPRD Simalungun, Selasa (22/11) menjelaskan, pihaknya meminta DPRD dalam hal ini Komisi I DPRD Simalungun dan Pemkab Simalungun membatalkan opsi penundaan pemilihan serentak pengulu tahun 2022.

Mereka bersikukuh, pelaksanaan pemilihan pangulu serentak untuk 248 nagori yang sempat disebutkan dijadwal Juni 2022 sudah paling tepat. Dan KBPS mengusulkan agar 77 nagori yang habis masa jabatannya tahun 2023 digelar 2022. Mengingatkan tahun 2023, sudah memasuki tahapan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak.

“Pemilihan pangulu nagori wajib tahun 2021, kami menolak opsi penundaan,” katanya.

Pemkab Surati Mendagri

Sementara Plt Kepala BPMN Simalungun Sarimuda Purba dihadapan Komisi I DPRD dan perwakilan Pangulu Nagori di ruang rapat Banggar DPRD mengatakan, penundaan pemilihan pangulu nagori tahun 2022 sudah disampaikan kepada Mendagri dan sudah mendapat jawaban surat Dirjen Pemdes.

“Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Pemdes disebutkan, penundaan Pilkades merupakan kemenangan Pemkab Simalungun, dan disampaikan jika terjadi penundaan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Sarimuda Purba.

Dijelaskan pria yang menjabat Asisten I Bagian Pemerintahan Pemkab Simalungun ini, penundaan karena ketidak tersediaan anggaran dan kondisi Kabupaten Simalungun yang masih level III PPKM.

Ketua Komisi I DPRD Simalungun Sastra Jaya Sirait mengatakan, soal penundaan pemilihan pangulu nagori tahun 2022 belum final dan masih dalam pembahasan. Penundaan tersebut diketahui saat pembahasan karena anggaran Rp16 Miliar untul Pilpanag serentak ‘hilang’.

“Ini masih dalam pembahasan dan belum final. Fraksi-fraksi juga menyuarakan ini. Kami berharap para pangulu bersabar, dan kita berharap tahun 2022 tahapan pilpanag berjalan sesuai aturan,” katanya.

Sastra Jaya mengaku sangat kecewa, karena sampai saat ini Pemkab Simalungun belum menyampaikan informasi yang sudah menyurati Mendagri.

“Kita masih membahas ini, namun ternyata Pemkab sudah menyurati Mendagri tanggal 29 Oktober. Ada apa ini?” kata Sastra, kecewa.

Dalam kesempatan itu, Sastra meminta para pangulu untuk tetap melaksanakan tugas sesuai aturan dan menjaga kondusifitas daerah masing-masing. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan pelaksanaan Pilpanag berjalan semestinya.

Usai berorasi dan menyampaikan aspirasi kepada Komisi I DPRD Simalungun, rombongan KBPS mendatangi Kantor Bupati Simalungun dengan harapan bertemu langsung. Namun, Bupati dan Wakil Bupati tidak bersedia menerima, namun diwakilkan kepada Asisten I Sarimuda Purba. Dalam kesempatan itu, Asisten I mengatakan akan memberikan secepatanya jawaban bupati terkait tuntutan para pangulu.

Usai berorasi dan menyampaikan tuntutan penolakan penundaan pilpanang tahun 2022 di Kantor Bupati Simalungun, para pangulu membubarkan diri.(esa/fabe)