News

Pembangunan Jembatan VIII STA Siantar jadi Temuan BPK

FaseBerita.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan permasalahan terhadap proyek pembangunan jembatan VIII STA Pematangsiantar yang dikerjakan oleh PT EPP pada tahun anggaran 2019. Adapun kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh PT EPP adalah sebesar Rp2,9 milir.

Dari temuan BPK yang dimuat dalam buku laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2019, dipaparkan bahwa pembangunan jembatan tersebut nilai kontraknya sebesar Rp14,4 miliar.

Laporan Realiasi Anggaran Pemko Siantar Tahun Anggaran 2019 menyajikan anggaran belanja modal sebesar Rp268,5 miliar atau 76.3 persen dari anggaran.

Di antaranya dianggarkan pada Dinas PUPR sebesar Rp138,9 miliar dengan realisasi sebesar Rp101,6 miliar.

Selanjutnya tim pemeriksa BPK melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan jembatan VIII STA 13+436 s/d STA 13+436 pada Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp14,4 miliar.

Pekerjaan pembangunan itupun dilaksanakan oleh PT EPP dengan nilai kontrak Rp14,4 miliar dan tanggal kontrak 13 September 2019 dengan masa pekerjaan selama 109 hari kalender sejak tanggal 13 September sampai 31 Desember 2019.

Dalam temuan BPK tersebut disebutkan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan metode penunjukkan langsung setelah melalui tahapan lelang sebanyak dua kali yang dinyatakan gagal.

Atas pekerjaan yang dilakukan PT EPP, tim pemeriksa BPK melakukan pemeriksan dokumen atas penawaran penyedia PT EPP yang diketahui sebagai berikut:

  1. Terdapat perbedaan harga satuan bahan kontrak/penawaran dengan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) penyediaan unit pracetak gelagar Type IL 30,6 m. Pada harga satuan bahan disebutkan pre casttype I (PCI) girder L =30,6 sebesar Rp156.453.000 per buah. Sedangkan pada AHSP disebutkan harga bahan sebesar Rp411.600.000 per buah,ditambah komponen tenaga, peralatan dan overhead & profit 15 Persen menjadi sebesar Rp475.970.538 per buah.
  2. Terhadap ketidaksesuaian harga tersebut, Tim Pemeriksa BPK melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa PT EPP dan perusahaan distributor girder yakni PT WIKA. Berdasarkan surat PT Wika kepada tim pemeriksa BPK, diketahui harga girder PCI L=30,6 m sebesar Rp165.000.000 per buah belum termasuk PPN, sewa crane untuk penurunan, pemasangan dan sudah termasuk biaya stressing girder.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa penyedia jasa PT EPP sesuai surat tanggal 10 Maret 2020 kepada tim pemeriksa menyatakan bahwa perbedaan biaya terjadi karena timbulnya biaya untuk peralatan dan ahli pemasangan girders sebanyak 14 buah.

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa harga satuan sewa alat dan bahan pendukung tidak sesuai harga satuan yang disajikan pada kontrak. Serta jangka waktu sewa alat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Kemudian terdapat perhitungan alat berat crane yang diperhitungkan dua kali.

Setelah pemeriksaan selanjutnya dokumen kontrak serta pemeriksaan fisik oleh Tim BPK, PPK, penyedia jasa serta didampingi ispektorat tanggal 2 Maret 2020, diketahui kekuarangan volume sebesar Rp2,9 miliar.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehingga BPK merekomendasikan kepada Walikota Pematangsiantar agar memerintahkan Kepalada Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.944.381.551 dari PT EPP. (pra)