News

Pemalsu Pajak Rugikan Negara Rp7,5 Miliar Diserahkan ke Jaksa

FaseBerita.ID – Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut II Romadhaniah didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Muh Harsono, Kepala KPP Pratama Pematangsiantar Jhon Piker Simamora menyerahkan tersangka pemalsu pajak EWH (50) dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Jumat (27/11).

Penyerahan tersangka dan barang bukti, pasca tim jaksa menyatakan berkas lengkap (P-21). Tersangka dibawa dari Rutan Dir TAHTI Poldasu ke Pematangsiantar, karena sebelumya ditangkap di Binjai. perbuatan tersangka EWH,  mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak senilai Rp.7.506.130.690.

Kepada tersangka dijerat pasal 39A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan wajib pajak CV SSM yang terdaftar di KPP Pratama Pematang Siantar selama kurun waktu masa pajak Maret 2016 s/d Desember 2017.

Romadhaniah Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut II Romadhaniah dalam keterangan persnya kepada sejumlah media di PTSP Kantor Kejari Siantar mengatakan, setelah berkas P-21, penyerahan tersangka dan barang bukti karena berkas sudah lengkap.

Tersangka EWH ditangkap pada 30 September 2020 di rumahnya komplek Perumahan Tandam Indah Binjai dan langsung ditahan di Rutan Dir Tahti Poldasu.

Plt Kajari Pematangsiantar Ismail Otto didampingi Kasi Pidsus Dostom Hutabarat yang langsung menerima tersangka dan barang bukti tersebut menjelaskan, jika Kejari Siantar merupakan perpanjangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Proses P-21 dilaksanakan di Kejari Pematangsiantar, karena locus delicti-nya di wilayah hukum Kota Pematangsiantar.

Kejari Pematangsiantar akan segera melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk disidangkan.

Tim jaksa yang menangani perkara tersebut 4 dari Kejatisu dan 2 dari Kejari Pematangsiantar yakni; Edison, Ermawati, Iqbal, Agustini (dari Medan) dan Dostom Hutabarat dan Elyna Simanjuntak dari Kejari P.Siantar akan berkolaborasi melakukan persidangan di Pematangsiantar.

Ismail juga menjelaskan jika ancaman pidana dalam perkara tersebut paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Hanya denda harus dibayarkan dua kali lipat tanpa ada subsider, dalam hal ini sekitar Rp 15 Milyar.

Jaksa akan menitipkan tersangka di rutan Polres Siantar hingga proses persidangan.

Sebelumnya EWH telah di rapid test untuk memastikan tidak terpapar covid-19.

Ditambahkan Muh Harsono dalam pra penuntutan telah dilakukan asset racing. Menelusuri asset yang dimiliki tersangka untuk dilakukan penyitaan. Jika ditemukan harta tersangka akan dilampirkan dalam berkas.

Kakanwil DJP Sumut II menghimbau kepada setiap wajib pajak baik perorangan atau badan usaha jangan sekali kali melakukan kecurangan. Karena Kanwil Pajak bersama Aparat Penegak Hukum (APH), kepolisian dan kejaksaan akan terus menindak pelaku yang melakukan kecurangan terhadap Pajak.

Sebelumnya Kanwil DJP Sumatra Utara II melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana bidang perpajakan tersangka EWH oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (25/11) lalu.

Penyerahan tahap II ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatra Utara II Romadhaniah, kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyidik Muh Harsono Kepala KPP Pratama Pematangsiantar Jhon Poker Simamora, serta Plt Kepala Kejaksaan Negeri Siantar Otto Kasipidsus Dostom Hutabarat dan kepala seksi penuntutan Kejaksaan Siantar Robertson.

Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu menggunakan CV SSM untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak didasarkan atas transaksi sebenarnya yakni tidak terdapat penyerahan barang dan tidak tercantum dalam faktor pajak kepada pihak lain sebagai pengguna.

Tersangka EWH menawarkan faktur pajak CV SSM kepada pihak lain sebagai pengguna dengan harga yang harus dibayar hanya sejumlah persentase tertentu dari nilai Dasar. (ros/fi)