News

Pelayanan Publik Asahan akan Terpusat di Satu Tempat

KISARAN, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten Asahan di tahun 2020 akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu oleh seluruh jenis pelayanan, seperti Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang terintegrasi pada satu tempat.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Kabapaten Asahan merencanakan untuk membangun sebuah sarana yang nantinya akan memfasilitasi proses pelayanan publik tersebut, dengan bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).

Plt Bupati Asahan H Surya dalam keterangannya disampaikan Kadis Kominfo Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, berbagai alasan tersebut menjadikan Kabupaten  Asahan saat ini perlu untuk merealisasikan pembangunan MPP.

“Tempat pelayanan masyarakat terintegrasi di satu tempat, direncanakan akan dibangun tahun 2020 di kawasan perkantoran yang dekat dengan Terminal Madya Kisaran, dan nantinya dapat menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,” ujarnya Rahmad Hidayat Siregar saat berbincang bersama wartawan, Rabu (7/8/2019).

Hal ini semakin dikuatkan dengan terbitnya Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang semakin menegaskan pentingnya keberadaan sarana pelayanan publik yang terintegrasi di setiap daerah.

Keberadaan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM&PTSP) yang kini masih berada satu kompleks di kawasan aset milik Universitas Asahan, saat ini juga menjadi salah satu alasan perlunya memindahkan letak kantor tersebut ke lokasi yang lebih strategis.

Pemerintah Kabupaten Asahan akan meminta persetujuan serta membuat MoU dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD serta berbagai lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam mengisi berbagai gerai pelayanan yang akan dibangun di MPP ini. Rencananya,  MPP direncanakan dibangun 2 lantai, dimana lantai atas diperuntukkan bagi Kantor Dinas PM&PTSP Asahan.

Sementara, lantai dasar diperuntukkan bagi MPP yang akan diisi oleh berbagai fasilitas pelayanan publik seperti pengurusan perizinan, dokumen kependudukan, dokumen ketenagakerjaan, dokumen pertanahan, dokumen perpajakan, dokumen imigrasi, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan berbadan sehat, SIM, STNK, bahkan pembayaran rekening listrik, air dan PBB.

Hidayat berharap besar agar perencanaan pembangunan MPP yang telah dianggarkan di tahun 2020 ini, mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

“Saya berharap dukungan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan MPP yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah, cepat, terjangkau, serta meminimalisir praktik percaloan dan pungli,” jelasnya. (per/ahu)

iklan usi