News

Pejabat Hefriansyah Mengecewakan!

SIANTAR, FaseBerita.ID – Ditetapkannya enam pejabat sebagai tersangka korupsi di bawah kemimpinan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, dinilai sangat mengecewakan!

Kekecewaan tersebut disampaikan Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar, Edis Galingging, kemarin.

Menurut Edis, penetapan enam pejabat sebagai tersangka korupsi hanya dalam kurun tahun 2019 ini, telah menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Kita sangat menyayangkan atas perilaku para pejabat Kota Pematangsiantar yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan juga amanah yang diembannya. Sebab dampak dari perilaku korupsi ini pastinya sangat merugikan rakyat,” katanya.

Baca juga: Ini Kata Walikota Hefriansyah Status Kadis dan Sekretaris Kominfo…

Dijelaskan Edis, maraknya tindakan korupsi diduga akibat pejabat mendapatkan jabatannya dengan cara tidak benar. Ditambah, masyarakat cenderung apatis terhadap permasalahan ini. Alhasil, sikap apatis masyarakat kian memperpanjang terjadinya tindakan korupsi di kalangan birokrasi di Pematangsiantar.

“Dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diterapkan mekanisme check and balance, atau memeriksa dan mengimbangi. Dalam hal, sambungnya, ini Pemerintah Kota Pematangsiantar selaku lembaga eksekutif menjalin kerja sama dengan DPRD selaku lembaga legistatif ataupun lembaga controlling, dan pastinya dengan pihak penegak hukum,” terangnya.

Baca juga: Kasus OTT di BPKD Siantar: Hefriansyah Diperiksa Poldasu

Sementara Winda Astari selaku Wakil Sekretaris DPC PMKRI menambahkan, pihaknya meminta kepada penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menindak.

“Berlaku profesional, dan menjaga sumpah setia jabatan akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan harapan dapat meminimalisir tindakan korupsi,” tukasnya.

Baca juga: Masni Plt BPKD Siantar, Posma dan Acai Masih Menjabat

Baca juga: Kejari Siantar Lacak Keberadaan Herowhin Sinaga

Menurut Winda, maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat menunjukkan sistem birokrasi yang tidak baik. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pejabat.

PMKRI Pematangsiantar, lanjut Winda, meminta kepada seluruh masyarakat Pematangsiantar untuk tidak bersikap apatis terhadap tindakan korupsi.

“Masyarakat harus ikut serta mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Pematangsiantar. Masyarakat juga harus berani bersama-sama menyuarakan sikap anti terhadap korupsi atau KKN. Sehingga kelak tercipta Kota Pematangsiantar yang zero korupsi,” pungkasnya. (rel/esa)