News

Pedagang Curah Demo KSOP Sibolga, Minta Cabut Surat Edaran

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Puluhan pedagang curah yang beraktivitas di Pelabuhan Pelindo Sibolga, Rabu (28/8/2019) menggelar aksi unjuk rasa di simpang lima Jalan R Suprapto Kota Sibolga. Mereka menuntut Pihak KSOP Pelabuhan Sibolga mencabut surat edaran yang melarang para pedagang sayuran menitipkan barang curah di kapal.

Amatan media ini, massa yang jumlahnya puluhan tersebut, datang dari arah Jalan KH A Dahlan Sibolga menuju Pelabuhan Sambas. Namun karena pihak kepolisian yang hanya memperbolehkan aksi di dekat pelabuhan, akhirnya aksi unjuk rasa ini dilaksanakan di sekitar simpang lima Jalan Horas Sibolga.

Di sana, mereka menyampaikan keluhan di bawah pengawalan pihak kepolisian dengan membawa poster-poster serta spanduk yang bertuliskan “Cabut surat edaran Kepala KSOP (tentang pelarangan barang-barang curah) atau tegakkan aturan dan perundang-undangan secara adil”.

Aksi unjuk rasa dilakukan karena adanya surat kepala KSOP Sibolga perihal pelarangan penyeberangan barang curah berupa sembako di seluruh armada kapal penyeberangan di Pelabuhan Sibolga.

“Kami hanya ingin meminta, kepala KSOP mencabut surat edarannya perihal melarang barang curah naik ke atas kapal, atau tegakkan undang-undang tentang aturan muatan di atas kapal,” ucap Edu Lumbangaol, koordinator aksi.

Dijelaskan Edu, Surat Edaran tersebut agar mengarahkan para pedagang mengirimnya melalui ekpedisi ke Pulau Nias. Namun hal tersebut tidak mungkin dikarenakan truk ekspedisi yang melintas sudah over kapasitas. “Barang curah yang kami kirim jumlahnya tidaklah banyak, kalau dipaksakan melalui ekpedisi tidak bisa menjamin barang itu bagus sampai ke Nias, dikarenakan ekspedisi di sini muatannya sangat di luar kapasitas atau overtonase,” kata Edu.

Menurut dia, jika memang KSOP Sibolga berusaha menegakkan undang-undang namun kenapa justru KSOP juga yang telah melanggar undang-undang? “Kita mendukung kalau KSOP bekerja menegakkan aturan, tetapi di sisi lain KSOP membiarkan aturan itu dilanggar, yakni aturan muatan mobil ekpedisi, jika memang mau tegakkan, maka larang juga mobil ekspedisi yang telah melanggar aturan,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tidak perlu dibenturkan dengan seseorang. Mereka menekankan permintaan agar mencabut surat edaran itu, sebab dengan adaranya larangan edaran tersebut, telah merusak sendir-sendi perekonomian masyarakat. “Sekarang UU yang sama pasalnya berbeda, di sana juga dilarang truk tangki pertamina untuk mengisi bahan bakar di kapal, itu dilarang. Nah sekarang kenapa ibu KSOP itu melaksanakan standar ganda, kalau memang kami itu dilarang, truk-truk pertamina itu juga harus dilarang, artinya harus sportiflah,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kata dia, coba lihat truk elpiji. Truk elpiji itu dilarang diangkut dan disatukan dengan penumpang, ini justru dilakukan, ini yang disesalkan, harusnya cincai-cincai sajalah, kalaupun ada kesalahan dilanggar orang itu, pihak pedagang tidak mau tahu itu. Kalaulah ada pelanggaran sedikit, dimaklumi sajalah, salah satunya lagi truk monster, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang no 22 tentang lalulintas.

“Tapi kenapa direstui, malah barang kita disuruh tumpangi ke situ, artinya di situ maling, saya larang, tapi satunya lagi dia itu jambret, ini Undang-undang mana yang mau ditegakkan?,” jelas dia mempertanyakan.

Sementara itu, salah seorang pedagang sayur Lamria Sinaga yang biasa mengirim sayur-sayuran ke Nias mengaku Tidak bisa lagi beraktifitas, kadang hanya mengirimkan 1 karton saja, dan tentunya itu berdampaklah. “Kita terutama selaku orang tua yang menyekolahkan anak akan berdampak, oleh karena itu, dengarlah kami bu, kami rasa sudah 5 kali kami memohon, baik secara langsung, maupun tidak langsung kita memohon. Kami ini sudah di puncaknya bu, kami sudah tidak sabar lagi, meminta pertolongan sama ibu, inilah yang kami sesalkan sampai beberapa kali kami demo, inilah puncak kekesalan kami kepada ibu itu,” Kata ibu Lamria Sinaga selaku pengirim barang sayur ke Nias.

Sementara itu Kepala KSOP Kelas V Sibolga Agustia Waruwu, sebelumnya pada Kamis (22/8/2019) menyampaikan bahwa selama ini para pedagang diberi kebijakan diperbolehkan mengirim barang curah lewat kapal Roro tanpa harus menggunakan bak mobil. Namun saat ini, kebijakan itu sudah tidak berlaku.

Keberadaan barang curah tersebut mengganggu jadwal pemberangkatan kapal yang tadinya cepat menjadi terlambat. Selain itu, kenyamanan fasilitas kapal dan keselamatan pelayaran juga terganggu.

“Selama ini kebijakan itu saya buat untuk mereka (pedagang) yang ingin mencari nafkah. Kenapa bisa saya membuat kebijakan, karena pada saat itu pemerintah juga menjerit, tolong dibantu solusinya selama itu tidak menganggu dan tidak jadi masalah,” ungkap Agustia.

Artinya, selama tidak ada yang dirugikan, silakan cari nafkah, jangan sampai meributkan.

“Tetapi ada pedagang yang meminta saya untuk menegakkan peraturan. Maka mulai sekarang kita luruskan dan saya pun sangat mendukung larangan pengiriman barang curah ini,” katanya.

Keputusan larangan pengiriman barang curah diambil akibat kurang konsistennya sikap pedagang terhadap kebijakan selama ini yang sudah disepakati.

“Pedagang ini mau melaporkan saya karena kebijakan saya, karena tidak bisa meluruskan peraturan. Karena sudah seperti itu, saya panggil semua termasuk pemilik kapal untuk duduk bersama, mulai sekarang saya akan menegakkan peraturan,” ujarnya.

Menurutnya yang di tegakkan ini adalah aturan, bukan yang dibuat-buat, yang melaksanakan itu saat ini, untuk barang curah hanya sibolga, jadi, karena awalnya KSOP sibolga sifatnya hanya membantu, namun karena mereka menyalahgunakan kebijakan itu, mereka melaporkan, walaupun melalui medsos ini, sampai di komisi V DPR RI bahwa KSOP Sibolga tidak bisa menegakkan aturan bukan barang curah tapi barang curam.

“Dan itu semua sudah saya print out menjadi pegangan saya, ini kok surat yang sampai kepada kita kop surat Baswas , itu yang sampai judulnya, tetapi setelah kami telusuri sampai di propinsi, ini menjadi tanda tanya, ini harus ditelusuri, karena surat yang aslinya bukan seperti itu mulai dari kop suratnya hingga penanda tanganannya semua sudah lengkap sama kami, dan kami juga sudah bicarakan di propinsi waktu rapat disana dan sampai di kantor pusat di kementrian, semua mendukung kita disini bahwa aturan tetap kita tegakkan dalam bentuk apapun,” jelasnya.

“Pihak kami tidak melarang, garis bawahi, jangan pula ada informasi nanti, melarang mereka berjualan membawa barang di sana, tidak! Pihaknya tidak melarang mereka membawa barang, tetapi barangnya tidak boleh curah di dek kapal, barang itu yang tidak bisa, curah di dek kapal, barang-barang lepas itu, mereka diijinkan tetapi masukkan di wadah, tolong itu dibaca, ada aturannya itu, dan itu tidak bohong, oleh karena itu, diharapkan dukungannya semua, KSOP siap menjawab semua pertanyaan yang ditujukan pada pihaknya, sepanjang itu tidak anarkis.”

“Sepanjang itu tidak lari dari aturan, tetapi jika sudah lain dari aturan, kita juga siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk ini, dan semuanya ini, kantor pusat sudah mengetahui baik kabag hukum maupun biro hukum dari kementrian perhubungan sudah kita informasikan ini,” tegasnya. (mis)