News

Partuha Maujana Simalungun Pastikan Tidak Ada Tanah Adat di Kabupaten Simalungun

SIANTAR, FaseBerita.ID– Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun (DPP PMS) memastikan tidak ada wilayah adat, termasuk hutan adat di Kabupaten Simalungun. Seluruh wilayah termasuk hutannya,dahulunya merupakan milik kerajaan Simalungun.

Hal tersebut kembali ditegaskan dalam rapat pengurus harian PMS yang dipimpin Ketua Umum Dr Sarmedi Purba dan Dr Corry Purba, Sabtu (7/8/2021) di Siantar Hotel Pematang Siantar.

Menurut Sarmedi Purba, pihaknya kembali menegaskan hal ini setelah mendapat informasi dari media, bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menyelesaikan sekitar 15 hutan adat di sekitar Danau Toba, termasuk di Nagori Sihaporas dan Dolok Parmonangan, yang merupakan wilayah Kabupaten Simalungun. Klaim adaya wilayah adat oleh kelompok masyarakat dinilai memanipulasi sejarah keberadaan suku dan kerajaan Simalungun di wilayah yang kini disebut Kabupaten Simalungun.

“Media Sosial akhir-akhir ini sedang viral berita tentang aksi jalan kaki beberapa orang aktivis lingkungan berangkat dari sekitar Danau Toba menuju Jakarta untuk berjumpa dengan Presiden RI Joko Widodo dan melaporkan terjadinya pengerusakan lingkungan di wilayah sekitar Danau Toba. Di saat yang sama, ada 2 komunitas yang mengklaim memiliki wilayah adat termasuk hutan adat, yang berada di Kabupaten Simalungun, dimana kondisinya juga terjadi perusakan lingkungan,” kata Sarmedi.

Menurut Sarmedi, kelompok masyarakat yang menamakan diri Keturunan Oppung Mamontang Laut bermarga Ambarita mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 1.948 Ha yang terletak di Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Kelompok kedua bernama Keturunan Oppung Umbak Siallagan yang mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 851 Ha yang terletak di kampung Utte Anggir, Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Keturunan Oppung Mamontang Laut Ambarita yang membuka perkampungan di Sihaporas. Oppung Mamontang Laut berasal dari kampung Lumban Pea Ambarita, Kecamatan Simanindo di Pulau Samosir. Sekitar tahun 1800, Opung Mangontang merantau ke daerah Sihaporas di wilayah Simalungun untuk merintis perkampungan (mamukkah huta). Saat itu daerah Sihaporas  berada di bawah kekuasaan Raja Siantar bermarga Damanik. Saat ini mereka merupakan generasi ke 11. Selanjutnya komunitas ini mengklaim bahwa Sihaporas merupakan sebuah wilayah partuanon dan opung Mamontang merupakan  Tuan Sihaporas yang pertama.

Sedangkan keturunan Oppung Umbak Siallagan berasal dari huta Siallagan, Ambarita Kecamatan Simanindo di Pulau Samosir. Oppung Umbak Siallagan meninggalkan kampung halamannya sekitar tahun 1700 dan menyeberangi danau Toba merantau ke wilayah tanah Simalungun. Selanjutnya Opung ini berdiam di huta Utte Anggir dan membuka lahan perladangan.

Saat itu daerah Utte Anggir berada di bawah kekuasaan raja Tanah Jawa bermarga Sinaga. Di kemudian hari, keturunan oppung Umbak Siallagan mengklaim bahwa daerah Utte Anggir merupakan wilayah tanah adat milik marga Siallagan

“Klaim ini mengada-ngada dan tidak didukung fakta sejarah. Simalungun tidak mengenal wilayah tanah adat sebab semua tanah adalah milik raja. Pejabat Partuanon di Simalungun harus memiliki garis keturunan Raja/Ningrat. Tidak pernah ada Partuanon bermarga Ambarita. Marga Ambarita dan marga Siallagan merupakan pendatang di bumi Simalungun,” kata Sarmedi, tegas.

Dr Sarmedi menegaskan bahwa PMS sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan akan mengadakan perlawanan apabila terjadi pengrusakan lingkungan. Namun tidak dapat dibenarkan jika ada kelompok atau komunitas masyarakat melakukan manipulasi sejarah dengan mengaku sebagai partuanon dan pemilik wilayah adat.

“DPP PMS akan meminta dukungan pewaris 7 kerajaan Simalungun untuk memperkuat pendapat PMS dalam waktu dekat. Rapat DPP PMS  ini memutuskan bahwa Pengurus Harian sesegera mungkin melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan Ketua DPR RI untuk tidak menerima pihak-pihak yang melakukan manipulasi sejarah dengan mengklaim dirinya memiliki tanah wilayah adat di Simalungun,”katanya.

Hal senada disampaikan Dr Corry Purba, salah seorang ketua DPP PMS yang juga Rektor Universitas Simalungun. Universitas Simalungun telah mengadakan seminar tentang wilayah atau tanah adat di Simalungun. Para pembicara di seminar merupakan akademisi dan pakar dari berbagai bidang disiplin ilmu termasuk ahli sejarah. Hasil seminar menunjukkan bahwa Simalungun tidak mengenal wilayah tanah adat.(rel/fabe)