News

OTT Politik Uang: Wabup Paluta Divonis 1 Bulan, Massa Keberatan

SIDIMPUAN, FaseBerita.ID – Sejumlah massa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) Padanglawas Utara (Paluta) menggelar aksi di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, belum lama ini.

Mereka keberatan atas vonis yang dijatuhkan kepada Hariro Harahap dan kawan-kawan. Majelis hakim memutuskan hukuman kepada Wakil Bupati Paluta dan kawan-kawan yang terdakwa politik uang Pemilu 2019 dengan hukuman satu bulan dan denda Rp5 juta.

Koordinator Aksi Zainuddin Hasibuan lewat orasinya menyampaikan, pada Rabu 8 Mei 2019 kemarin, telah dilaksanakan sidang terkait tindak pidana Pemilu yaitu dalam kasus Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara Hariro Harahap dan kawan-kawan bertempat di PN Padangsidimpuan.

Dan sesuai dengan agenda sidang yaitu pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman tiga bulan kepada para terdakwa. Rupanya dari tuntutan tersebut, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha dan hakim anggota masing-masing Anggreana Sormin dan Cakra Toni Parhusip menjatuhkan hukuman lebih ringan yaitu Satu Bulan ditambah denda Rp5 juta subsider Satu Bulan.

“Dan atas dasar itu kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Padanglawas Utara merasa keberatan atas tuntutan jaksa serta putusan hakim yang sangat jauh dari ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada,” jelasnya.

Padahal katanya, sesuai dengan undang-undang, Pasal yang dikenakan kepada Hariro dan kawan-kawan adalah Pasal 523 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Yang isinya para pelaku terancam dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp48 juta,” ungkapnya dan menduga mengingat pasal yang dilanggarnya tidak ada batasan minimal pidananya sehingga ada celah jaksa penuntut umum untuk meminimalkan tuntutan.

Vonis tersebut, ungkap Zainuddin juga sangat menyakiti banyak hati warga Paluta. Apalagi melihat sosok Hariro merupakan publik figur dan orang nomor dua di pemerintahan Kabupaten Paluta.

“Beliau adalah pejabat negara yang gajinya berasal dari negara serta telah mencoreng Demokrasi di Negara Republik Indonesia khususnya Padang Lawas Utara. Apalagi barang bukti yang diamankan dari beliau sangat besar jumlahnya. Maka sangat pantas pula untuk diberikan hukuman yang maksimal,” tukas Zainuddin dan puluhan massa aksi.

Massa juga menilai, pihak-pihak terkait diduga ada melakukan konspirasi untuk memberikan vonis hukuman yang ringan kepada terdakwa.

“Kami mendesak kepada pihak Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar menyampaikan ke publik hasil sidang terhadap wakil Bupati Paluta Hariro dan kawan-kawan,” pinta massa dan akan melayangkan surat kepada Ketua Komisi Yudisial, Jaksa Agung, Kapolri dan KPK RI di Jakarta untuk menyelidiki dugaan konspirasi tersebut.

Sementara, juru bicara PN Padangsidimpuan Fadel Pardamean Batee, menanggapi tuntutan massa menyampaikan, Untuk perkara yang dimaksud, ada prosedurnya. Dan hakim yang bersangkutan memiliki kode etik untuk tidak menanggapinya.

“Jadi saya ditugaskan oleh Ketua PN Padangsidimpuan untuk menjawab aspirasi adik-adik sekalian. Saya juga seorang hakim yang sekaligus juru bicara,” ujar Fadel.

Sesuai dengan putusan yang ada, itu sudah keputusan majelis hakim. Dan tidak bisa diintervensi. Namun, majelis hakim sudah memberikan upaya hukum setelah putusan untuk melakukan banding, pikir-pikir atau menerima.

“Untuk publikasi hasil sidang (Salinan Putusan) silahkan adik-adik membuat surat secara tertulis dan akan kami sampaikan ke pimpinan.” Tukasnya. (yza)