News

Oknum Guru Cabul di Taput Dituntut Masuk Bui 12 Tahun

TAPUT, FaseBerita.ID – SMN (43), oknum guru di SDN 173297 Sigumbang, Desa Sitabotabo Toruan, Kecamatan Siborongborong yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak di bawah umur dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Tapanuli Utara pada persidangan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Tarutung, Selasa (21/5).

Berdasarkan poin tuntutan jaksa, terdakwa dikenakan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

“Terdakwa dituntut 12 tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Hendra Utama Sutardodo Sipayung usai memimpin jalannya persidangan didampingi hakim anggota Jefri Meyaldo Harahap dan Hendrik Tarigan.

Pembacaan tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Denny Reynold Oktavianus Purba, dan langsung dilanjutkan dengan keputusan penundaan sidang oleh majelis hakim hingga Selasa (28/5) pekan depan, untuk agenda mendengarkan pembacaan pledoi atau pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa.

Menurut Hendra Utama Sipayung yang juga merupakan Ketua PN Tarutung, saat ini terdakwa merupakan tahanan rumah atas permintaan istri terdakwa kepada pengadilan.

“Namun, ini baru saja kita mendengarkan tuntutan atas terdakwa selama 12 tahun penjara. Kemungkinan untuk melakukan penahanan atas terdakwa sebelum agenda putusan akan dimusyawarahkan oleh majelis,” jelasnya.

Hendra menyebutkan, alasan sang istri yang menyebutkan jika terdakwa merupakan tulang punggung keluarga merupakan dasar permohonannya dalam pengajuan tahanan rumah atas terdakwa.

“Akan tetapi, sejak mulai ditetapkan tersangka oleh Polres Taput, SMN memang tidak pernah ditahan. Terdakwa hanya mendapatkan penahanan selama dua hari oleh kejaksaan,” sebutnya.

Menurut catatan dalam proses pengadilan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan atas tujuh orang anak di bawah umur, masing-masing berinsial MS (12), KAS (13), RLS (13), MSS (14), RS (11), AS (11) dan GS (13), yang keseluruhannya merupakan warga Desa Sitabotabo Toruan, Siborongborong.

Disebutkan, dua dari tujuh korban, yakni MS dan KAS, dinyatakan pernah disuruh oleh si terdakwa untuk memegang dan mengelus kemaluannya. Sementara, lima korban lainnya, hanya mengaku diciumi oleh terdakwa.

“Dalam fakta persidangan atas perkara ini, terdakwa tidak melakukan perbuatan sodomi terhadap para korban,” terangnya.

KPAID Desak Hakim Tahan Oknum Guru Cabul

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tapanuli Utara mendesak hakim agar pelaku pencabulan berinisial SMN (43), guru ASN SDN 173297 Sigumbang, Kecamatan Siborongborong, segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Tarutung dan tidak lagi dibiarkan menjadi tahanan rumah.

“Kita mendesak diterapkannya status tahanan tutan untuk terdakwa karena proses sidang sudah berlangsung,” terang Fendiv Lumbantobing, Ketua KPAID Taput, Selasa (21/5).

Menurutnya, penerapan status tahanan rumah bagi terdakwa dinilai sangat menghambat proses pemulihan psikologis para korban yang tengah diupayakan pihaknya.

“Segera, KPAID bersama Pemkab Taput akan mengupayakan pemulihan psikologis para korban. Namun, jika begini adanya, di tengah proses sidang yang sudah berlangsung terdakwa masih menjalani tahanan rumah, hal ini sangat layak dipertanyakan,” sebutnya.

Ditegaskan, selain desakan penerapan status tahanan rutan, pihaknya juga mengimbau agar hukuman maksimal diterapkan kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Mengingat pelaku adalah seorang pendidik, sesuai Pasal 82 UU Perlindungan Anak, maka hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Dalam penyampaian desakannya, Komisioner KPAID Taput bersama orang tua korban menggelar aksi di halaman Kantor Pengadilan Negeri Tarutung dengan memampangkan poster penolakan penerapan tahanan rumah terhadap terdakwa SMN, serta desakan agar terdakwa segera dipecat dari status ASN. (ant/int)