News

Nilai Sewa Lahan Eks DPRD Simalungun Diperkirakan Hanya Rp5 Milyar Untuk 30 Tahun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Setelah sekian lama menjadi pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan sebagian asset Pemerintah Kabupaten Simalungun di Jalan Asahan, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, yang hingga saat ini setelah lebih dari kurang lebih 4 tahun disewakan tidak kunjung d kelola oleh pihak pengelola, mulai terkuak siapa pengelolanya.

Informasi dihimpun, dari data yang diterima awak media ini menyebutkan bahwa salah satu penyewa adalah PT SMK-PT MPB yang diduga telah menyewa Asset Eks DPRD Simalungun senilai kurang lebih Rp 5 Milyar untuk jangka waktu 30 tahun. Hal itu tampak dalam berkas yang diterima awak media ini yang diduga merupakan perjanjian sewa menyewa antara Pemkab Simalungun dengan PT SMK-PT MPB yang sudah berupa copy akta notaris.

Sulitnya mencari bukti transparansi, juga dialami oleh pihak Komisi III yang bermitra dengan OPD yang mengelola Asset Pemkab Simalungun. Hal tersebut juga didasari oleh pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun Masa Bhakti 2019-2024 Erwin Saragih yang sudah diberitakan sebelumnya, dimana dalam pernyataannya dalam wawancara melalui seluler dengan awak media ini pada Selasa (27/1) sekira pukul 18.20 WIB lalu, menyebutkan bahwa pihaknya selaku mitra kerja dalam fungsi pengawasan dari pihak terkait masih belum mendapatkan laporan resminya.

Disamping itu juga, hingga saat ini hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa asset yang dimaksud, padahal seharusnya dikelola dengan azas tranparan dan akuntabilitas, sehingga masyarakat Kabupaten Simalungun dapat mengetahuinya, dan hingga kini perwakilan masyarakat Kabupaten Simalungun yang duduk di Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun diduga terkesan  acuh tak acuh terhadap hal tersebut.

Perjanjian kerjasama.

Menurut sumber yang layak dipercaya mengatakan bahwa pembahasan asset itu sejak Tahun 2014 namun terealisasi antara Tahun 2016-2017, cukup panjang memang prosesnya pada waktu itu, terangnya singkat sembari meminta agar awak media ini mencari dan menggali sendiri informasi lebih dalam lagi.

“Harusnya ada kajian dulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik, sebagaimana didasari oleh aturan yang berlaku di dalam Undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara agar baik dan benar. Itu kan amanat peraturan dan perundang-undangan. Hasilnya pastinya akan dibahas antara eksekutif dan legislatif,” terang sumber.(adi/fabe)