News

Nekat Mudik, Siap-Siap Putar Balik dari Humbahas

Sekda: Mau Pesta, Tunjukkan Hasil Rapid Test

HUMBAHAS, FaseBerita.ID– Untuk kedua kalinya Pemerintah RI melarang warga mudik untuk berlebaran setelah sebelumnya hal yang sama juga diberlakukan pada tahun 2020. Larangan tadi berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Ini dilakukan guna menekan potensi penyebaran covid 19.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH SIK MH mengimbau para perantau Humbahas agar mengurungkan niatnya untuk mudik. Kedatangan mereka akan sia-sia, karena polisi akan bertindak tegas. Dipastikan mereka akan disuruh kembali ke daerah asal.

Mengantisipasi hal tersebut pihaknya telah membentuk beberapa pos penyekatan di lokasi perbatasan dengan kabupaten lain. Ronny tidak merinci berapa jumlah dan lokasi persis pos-pos penyekatan itu. “Terkait anjuran pemerintah untuk peniadaan mudik, Polres Humbahas telah membentuk beberapa Pos Penyekatan di lokasi perbatasan dengan kabupaten lain bekerjasama dengan TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD serta instansi terkait lainnya,” ujar Ronny, Rabu (5/5) melalui sellulernya.

Ditegaskan bahwa pihaknya akan menyuruh putar balik pemudik yang nekat datang ke Humbahas. “Apabila ditemukan ada pemudik maka akan dihimbau dengan humanis untuk kembali ke tempat asalnya,” katanya.

Menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri Polres Humbahas juga melaksanakan Operasi Kepolisian terpusat yang dilaksanakan mulai dari Mabes sampai dengan Polres, yakni Operasi Ketupat-Toba 2021. “Ini adalah Operasi Kemanusiaan. Di mana, untuk melakukan pengamanan kegiatan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri,” terangnya.

Ronny meminta masyarakat agar menahan diri untuk tidak bepergian sesuai anjuran pemerintah serta tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan beraktifitas.

Sementara itu terpisah, Sekda Humbahas Drs Tonny Sihombing MIP mengatakan, larangan tersebut juga berlaku bagi warga antar kabupaten. Warga kabupaten tetangga yang hendak berkunjung atau mengikuti acara adat, semisal pernikahan atau acara lainnya, maka harus dapat menunjukkan hasil rapid test.

“Ya, itu juga dilarang. Karna ini menyangkut kesehatan. Apabila ada yang seperti itu maka semua harus bisa menunjukkan hasil rapid test sebagai jaminan. Karna itu aturan,” kata Tonny lewat telepon genggamnya menjawab pertanyaan New Tapanuli, Kamis (6/5). (sht/fabe)